Video: Produksi Nikel Dipangkas, Pengusaha: "Rem Paksa" Bagi Industri

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Adanya perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan, terutama antara Muhammadiyah dengan ormas lainnya mengundang angghota Badan Hisab Rukyat Kemenag RI angkat bicara.

 

T. Djamaluddin, anggota Badan Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI, mengungkapkan kalender di mana pun di dunia, yang mengatur kepentingan publik, selalu dikeluarkan oleh otoritas negara.

 

"Termasuk di dalamnya ketentuan terkait dengan hari-hari libur keagamaan. Khusus untuk penetapan hari-hari besar keagamaan Islam yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, dalil-dalil syar’i juga mengindikasikan perlunya isbat (penetapan) dari otoritas negara. Dulu, Rasul bertindak sekaligus sebagai kepala negara yang menetapkan (mengisbatkan) awal bulan berdasarkan kesaksian orang yang mengaku melihat hilal," ujarnya seperti yang tertulis dalam blog pribadinya.

 

Menurut dia, saat ini di hampir semua negara awal Ramadhan dan hari raya ditetapkan oleh negara, kecuali di negara-negara non-Islam (Muslim minoritas) yang penetapannya dilakukan oleh organisasi keislaman, baik lokal maupun nasional.

 

Di Indonesia, ketentuan untuk penetapan hari libur keagamaan sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam implementasi pelaksanaan ibadah, khususnya Ramadhan dan hari raya, ormas-ormas Islam mempunyai ketetapan masing-masing yang kadang-kadang berbeda-beda. "Apakah keragaman terkait dengan ibadah yang bersifat masal dan berdampak sosial seperti itu dibiarkan tanpa pengaturan?"

 

Sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan dan Syawal yang dipimpin Meteri Agama secara resmi mulai dilakukan pada 1962 yang hampir semuanya terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agama RI.

 

Pada sidang isbat tersebut hasil hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) hilal awal bulan dikaji bersama untuk mendapatkan satu keputusan yang bersifat nasional.

 

Penetapan diperlukan mengingat di masyarakat banyak beredar hasil hisab dan banyak pula pelaksana rukyat. Sidang isbat tidak membahas secara rinci substansi hisab dan rukyat, tetapi lebih bersifat menampung pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan.

 

Diskusi mendalam soal hasil hisab dan kemungkinan hasil rukyat umumnya dilakukan dalam Temu Kerja Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pertemuan/lokakarya yang bersifat teknis hisab rukyat.

 

Sidang isbat sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dari sekian banyak pilihan yang ditawarkan oleh ormas-ormas Islam dengan beragam pendapatnya soal penetapan awal Ramadhan dan hari raya, terutama pada saat terjadi perbedaan pendapat.

 

Harus diakui, sidang isbat dalam kondisi posisi hilal yang rendah selalu berlangsung hangat dengan pro-kontranya. Tentu saja pasti ada saja pihak yang tidak puas dengan hasil sidang isbat.

 

Tetapi bagaimana pun masyarakat akhirnya mempunyai pedoman resmi dari Pemerintah yang bisa jadi rujukan yang menentramkan di tengah perbedaan yang terjadi. Sidang isbat adalah upaya Pemerintah untuk memberi kepastian kepada ummat dan sedapat mungkin mengupayakan terjalinnya persatuan dengan pemahaman bersama akan sumber perbedaan yang harus diselesaikan.

 

Adapun pada penentuan 1 Ramadhan tahun ini, dipastikan akan terdapat perbincangan hangat, bahkan menjurus kepada perbedaan mengingat hilal yang tampak kurang dari 2 derajat, padahal kesepakatan dalam isbat adalah hilal nampak lebih dari 2 derajat.(api)

 

 

 

Sumber