Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Gedung Pertamina. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan yang terjadi dalam hubungan industrial tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan swasta. Pelanggaran-pelanggaran seperti upah yang tidak layak, pemberangusan serikat pekerja, sistem tenaga kerja outsourcing juga terjadi di tubuh BUMN."Padahal BUMN dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," kata Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka melalui pesan elektroniknya kepada Okezone, Selasa (17/7/2012).

 

Indikasi pelanggaran terhadap Undang-undang ketenagakerjaan yang disebutkan Rieke, dalam hal ini praktik sistem kerja outsourcing dan kerja kontrak berkepanjangan, serta tindakan diskriminatif terhadap pekerja diduga terjadi di tubuh PT Pertamina Persero Tbk.

 

Sebelumnya Rieke mengatakan, para pekerja Pertamina Indramayu, yaitu para pekerja LPG Balongan, EP Cemara, EP Mundu, RU VI Balongan dan UPMS III Balongan yang tergabung dalam serikat pekerja KASBI mogok sejak 19 Juni 2012.

 

"Rencana mogok yang akan dilakukan buruh PT Pertamina akan menyebabkan pasokan energi terancam," tutur Rieke.

 

Pada 17 Juli 2012 para pekerja aksi di Kemenakertrans dan Pertamina Pusat. Kemudian pada 18 Juli 2012 mereka akan menggelar aksi di depan Kementerian BUMN. 

 

Para buruh yang melakukan aksi tergabung dari (SBI, SPM Dwikora-SBMK didukung oleh KASBI Jabotabek (FSBN, GSBM, SPCI, SBMNI, PROGRESIP, SBJR), KASBI Subang (FKBMI, SPISI, SBISA), KASBI PertaGas (Prabumulih, Cikupa, dan Cikarang). Tak kurang dari 1.000 orang peserta akan ambil bagian dalam aksi ini.

 

Para pekerja yang tidak ikut aksi ke Jakarta tetap melakukan aksi pemogokan di Indramayu (RU VI Balongan, EP Cemara, EP Balongan, EP Mundu, UPMS III Balongan, PertaGas Mundu, PDSI Subang, dan seluruh cabang anak cabang perusahaan Pertamina di Indonesia).

 

Berikut empat rekomendasi politik yang ditawarkan:

 

1. Mendesak Kementerian BUMN untuk tidak hanya memikirkan dividen BUMN, tapi mengabaikan hak-hak pekerja. Artinya jadi bagian dari pemiskinan kaum buruh dan perkerja.

 

2. Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Pertamina.

 

3. Mendesak Pertamina untuk memenuhi hak-hak normatif para pekerja.

 

4. Mengingatkan Pemerintah aksi tidak hanya akan memicu mogok serupa di Pertamina dan BUMN lain, namun pasti akan menggangu pasokan energi nasional. (ade)

 

 

 

Sumber