HIRE A BEST HACKER CRYPTOCURRENCY / BANK EXPERT/ MARK WIZARD HACKERS

[Parno Pemilik Lapak 0]

DENPASAR: Industri pariwisata di Bali dihimpit persoalan klasik  a.l. keterbatasan infrastruktur, tingginya harga minuman keras, persaingan usaha yang tak sehat, serta diskriminasi pajak.

 

John M. Daniels, Presiden Direktur Bali Discovery Tours, menuturkan keterbatasan infrastruktur merupakan permasalahan klasik yang menghambat pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali, terutama industri penyelenggara pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE).

 

Orientasi pemerintah pusat dan daerah membenahi sarana dan prasarana fisik selama ini dianggap bukan untuk mencari solusi jangka panjang, melainkan hanya untuk mengantisipasi perhelatan akbar berskala internasional pada tahun depan. 

 

“Saya sudah muak dengan pernyataan semua disiapkan untuk menyambut KTT APEC 2013. Seolah-olah dunia mau kiamat. Seharusnya tujuan pembangun airport, jalan tol, dan lain-lain itu untuk kita sendiri,” ujarnya dalam diskusi selasa pariwisata yang diselenggarakan Bali Tourism Board, Selasa (17/7.2012).

 

Selain infrastruktur, lanjut Daniels, harga minuman keras, seperti wine, menjadi permasalahan tersendiri terhadap ongkos penyelenggaraan MICE.

 

“Minuman keras di Bali itu terlalu tinggi. Padahal pajaknya belum tentu masuk ke kas negara. Kalau saja pajaknya diturunkan, saya yakin setoran PPh [pajak penghasilan] dan PPN [pajak pertambahan nilai] dari industri MICE akan naik,” tuturnya.

 

Menurutnya, wine merupakan jenis minuman keras yang tergolong penting dalam perhelatan MICE berskala internasional, mengingat konsumsi minuman tersebut menjadi budaya di banyak negara maju.

 

Alhasil, dengan tingginya tarif pajak yang melekat pada penjualan minuman keras membuat penyelenggaraan MICE di Tanah Air menjadi kurang atraktif.  “Di Bali itu untuk minum bir dan wine rata-rata setiap orang harus mengeluarkan US$70-US$80.”

 

 

John M. Daniels juga menyoroti persaingan usaha yang tak sehat dan perlakuan pajak yang tidak merata di Pualu Dewata.

 

Indikasinya bisa dilihat dari semakin banyaknya hotel dan vila yang berdiri di Pulau Bali tanpa izin usaha dan abai membayar pajak.

 

“Kalau kami [asing] selalu ditanya soal izin dan laporan pajaknya, tapi hotel di sebelah-sebelah kami ada yang sudah setahun berjalan tidak bayar pajak, tidak punya izin. Jadi Ibaratnya saat ini itu kita main bola tanpa wasit,” ketusnya.

 

Untuk itu, Daniel meminta otoritas terkait untuk menindak para pengusaha 'nakal' dengan menutup tempat usaha mereka yang ilegal.((K50/msb)

 

 

 

Sumber