Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Rencana penerapan bea keluar ekspor bahan tambang mentah menimbulkan pro kontra bagi pelaku usaha. Pasalnya, beberapa perusahaan menilai pasar dalam negeri tidak memiliki kapasitas untuk menampung barang tambang tersebut.vice President & Direktur PT Smelting Gresik, Prihadi Santoso mengungkapkan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menerapkan moratorium tambang terhadap industri peleburan. Menurutnya, memerlukan fokus tersendiri untuk pasar di dalam negeri.

 

"Pasar konsentrat tembaga terbesar untuk internasional. Pabrik peleburan tembaga (akan) kelebihan kapasitas, jika mendapat pasokan konsentrat tembaga dari hulu (karena adanya pelarangan)," ungkap dia dalam seminar "Hilirisasi Industri Pertambangan", di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/7/2012).

 

Sekadar informasi, pemerintah mencoba menerapkan hilirisasi pada industri hilir pertambangan agar berkembang. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menghentikan ekspor tambang mineral dan batu bara mentah, dengan cara menerapkan kebijakan bea keluar (BK) yang tinggi.

 

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, dengan BK yang tinggi, maka akan mendorong tumbuhnya industri hilir tambang. Menurutnya, penetapan BK merupakan transisi sebelum pelarangan ekspor yang akan diterapkan pada 2014. Dia berharap, pada akhir tahun ini, semua regulasi yang dibutuhkan telah siap.

 

Terpisah, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan, penerapan Bea Keluar (BK) terhadap hasil tambang mineral harus disesuaikan dengan semangat hilirisasi. Pasalnya, terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan para pengusaha tambang nantinya. (mrt)

 

 

 

Sumber