PENYEDIA JASA CETAK WALLPAPER CUSTOM DI BATU

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mengaku telah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan konsumsi BBM bersubsidi di luar kuota APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter.

 

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan terdapat risiko pembengkakan konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota APBN-P 2012. Akibatnya, impor migas baik minyak mentah maupun BBM diproyeksi meningkat.

 

"Kan ada cadangan risiko fiskal yang untuk listrik Rp23 triliun, anggaran BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) Rp30,6 triliun itu bisa direalokasi," ujarnya, Senin (16/7/2012).

 

Selain itu, kata Anny, pemerintah memproyeksi realiasasi belanja Kementerian/ Lembaga hingga akhir tahun rata-rata mencapai 93%. Dengan demikian 7% anggaran belanja pemerintah pusat atau sekitar Rp74,86 triliun dapat turut direalokasi untuk menutup pembengkakan belanja subsidi energi.

 

Anny mengungkapkan berdasarkan data Kementerian ESDM, program penghematan yang dicanangkan pemerintah berdampak pada melandainya konsumsi premium dan meningkatnya konsumsi pertamax.

 

"Artinya pembatasan yang kemarin untuk kendaraan dinas, pusat daerah BUMN itu punya implikasi yang cukup tinggi terhadap penurunan konsumsi BBM. Ini kita dorong juga sekarang jangan hanya kendaran pemerintah, yang punya mobil bagus-bagus atas kesadaran sendiri demi bangsa dan negara boleh dong beli pertamax," tuturnya.

 

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menuturkan konsumsi BBM  bersubsidi hingga Juni 2012 sudah mencapai 21,7 juta kiloliter. Apabila dikalkulasi, maka proyeksi konsumsi hingga akhir tahun bisa menembus lebih dari 43 juta kiloliter atau overkuota 3-4 juta kiloliter.

 

"Perlu tambahan sekitar 4 juta kiloliter, nanti kita bicara dengan komisi VII karena kan tidak mungkin kuota habis, BBM bersubsidi dihentikan penyalurannya," kata Rudi.

 

Sementara itu, berdasarkan prognosis pemerintah, total belanja subsidi energi sepanjang 2012 diperkirakan mencapai Rp305,9 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp216,8 triliun, dan subsidi listrik Rp89,1 triliun. (arh)

 

 

 

 

 

 

Sumber