PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Keuangan meminta dukungan kepada kalangan pengusaha untuk merealokasi belanja pemerintah dengan mengurangi pos belanja subsidi energi.

 

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah membutuhkan dukungan kalangan usaha untuk merealokasi belanja guna memperbesar belanja infrastruktur dan sektor produktif lainnya.

 

"Kami butuh dukungan yang simple sebenarnya untuk realokasi subsidi energi, BBM dan listrik," ujarnya dalam diskusi dengan Kadin Indonesia, Senin (16/7).

 

Menurutnya, upaya relokasi anggaran tersebut dapat berdampak signifikan terhadap postur belanja pemerintah. Pasalnya, Bambang memproyeksi anggaran subsidi energi tahun ini dapat menembus Rp300 triliun atau sekitar 20% dari total APBN-P 2012.

 

"Kalau subsidi energi bisa dikurangi, tarif pajak bisa lebih rendah, kesehatan tertangani, SJSN berjalan, infrastruktur bisa dibangun lebih banyak," katanya.

 

Bambang mengungkapkan bahwa hal tersebut satu-satunya cara apabila ingin melonggarkan ruang fiskal dalam waktu pendek.

 

"Uangnya datang dari mana kecuali dari subsidi energi yang dikurangi. Bapak Ibu [anggota Kadin] punya pengaruh yang signifikan untuk menentukan keputusan politik," katanya.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan segala opsi guna menjaga subsidi BBM dan listrik di level yang aman harus ada di meja pemerintah, termasuk penyesuaian harga jual. Namun dia enggan menegaskan apakah pemerintah akan mengajukan kenaikan harga jual BBM dalam RAPBN 2013 atau tidak. (faa)

 

 

 

 

Sumber