IHSG Diproyeksi Lesu Hari Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Keuangan tengah menggodok mekanisme agar BUMN dapat meminjam langsung kepada Bank Dunia tanpa melalui skema penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement).

 

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro menuturkan pemerintah dan Bank Dunia tengah mematangkan skema baru pembiayaan infrastruktur.

 

Pemerintah, kata Bambang, mendorong agar Bank Dunia bisa mendanai proyek infrastruktur yang hendak dibangun oleh BUMN ataupun yang menggunakan skema Public Private Partnership. Dengan demikian, pembiayaan dari Bank Dunia akan berbasis proyek (project base).

 

"Dari Bank Dunia kita lebih dorong mereka supaya masuk ke PPP kita atau bisa juga masuk ke BUMN kita yang punya proyek infrastruktur," katanya usai diskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (16/07).

 

Menurut Bambang, karena pinjaman dari Bank Dunia akan diarahkan langsung ke BUMN, maka akan sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang bersangkutan.

 

"Tidak disebutkan jumlah karena akan tergantung bisnisnya, kalau negara kan ada limit-nya. Tapi kalau perusahaan, tergantung bisnisnya oke atau tidak," ujarnya.

 

Dengan demikian, BUMN tidak lagi harus melalui pemerintah apabila ingin mengajukan sumber pendanaan dari Bank Dunia. Namun mekanisme peminjaman langsung dari BUMN ke Bank Dunia masih dalam kajian pemerintah.

 

"Jadi kalau bisa langsung lebih bagus, kalau SLA terlalu panjang prosesnya. Sekarang kita lagi mikir bagaimana supaya BUMN bisa pinjam dari Bank Dunia," ungkap Bambang.

 

Selama ini, pembiayaan proyek yang berbasis PPP dapat turut didanai oleh International Finance Cooperation, anak usaha Bank Dunia. Sementara penerusan pinjaman dari pemerintah ke BUMN dan Pemerintah Daerah kerap lambat terserap dan seringkali di-carry over ke tahun anggaran berikutnya.

 

Seperti diberitakan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku pemerintah dan Bank Dunia menyepakati kerja sama pembiayaan infrastruktur yang diharapkan dapat lebih efektif dibandingkan SLA.

 

“Kami sepakati skema baru untuk mengembangkan infrastruktur. World Bank combine dana misalnya 20%-30% dan di-leverage dengan bank lain, diberi jaminan dan di-package untuk dikerjakan swasta,” jelasnya.

 

Hatta berharap skema baru ini dapat memacu perkembangan infrastruktur sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah resesi global. (faa)

 

 

 

 

Sumber