Sosok Orang Terkaya di Dunia Berkat Bisnis Judi, Ternyata Asal Israel

[Parno Pemilik Lapak 0]

Di tengah gelegak perekonomian, di mana tantangan pembangunan infrastruktur dan industri terus meningkat dari hari ke hari, ternyata Indonesia kekurangan tenaga insinyur.

 

Fakta ini dikemukakan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, saat menyampaikan paparan pada seminar mengenai MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam rangka Rapat Kerja Nasional Serikat Perusahaan Pers di Pekanbaru, Riau, akhir pekan lalu.

 

Hatta bahkan mensinyalir, saat puncak sasaran MP3EI pada 2025 mendatang, gap atau kekurangan insinyur diperkirakan mencapai 25.000 orang, karena lulusan perguruan tinggi di bidang teknik itu tidak sebanyak kebutuhan sejalan dengan perkembangan ekonomi.

 

Tentu fakta dan prediksi ini patut mendapatkan perhatian sungguh-sungguh. Betapa tidak! Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 6% per tahun belakangan ini telah menimbulkan gap yang lebar antara aktivitas ekonomi dan kebutuhan infrastruktur fisik, terutama di bidang transportasi, energi, telekomunikasi, dan bidang-bidang yang lain.

 

Maka, kemacetan dan backlog menjadi isu sentral di hampir semua kota besar di Indonesia, tak hanya terjadi pada lalu lintas darat, tetapi juga pula kemacetan pada prasarana lalu lintas udara serta transportasi laut.

 

Padahal, transportasi merupakan urat nadi vital bagi konektivitas dan distribusi barang dan jasa yang amat penting bagi pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

 

Belum lagi isu kesenjangan akses dan infrastruktur telekomunikasi, serta kesenjangan distribusi energi, yang tidak merata antara daerah penghasil dan daerah yang membutuhkan, sehingga terjadi inefisiensi serta ekonomi biaya

tinggi.

 

Hal-hal itulah yang menjadi salah satu sebab, mengapa daya saing perekonomian Indonesia belum sepenuhnya menjadi yang terdepan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.

 

Oleh sebab itu, kecemasan Menko Perekonomian tentang kelangkaan insinyur menjadi ancaman riil mengingat pembangunan fisik dan infrastruktur butuh kontribusi dari para insinyur, tidak hanya di bidang teknik sipil, tetapi juga teknik mesin serta teknik perekayasaan.

 

Bidang teknik yang terakhir inilah yang sangat dirasakan kelangkaannya, yang telah menjadi keluhan para pelaku bisnis saat melakukan ekspansi bisnis yang membutuhkan perekayasaan.

 

Akibatnya, para pelaku bisnis selalu harus mengimpor insinyur dari luar saat melakukan ekspansi bisnis yang membutuhkan teknologi tinggi, termasuk dalam membangun pabrik semen, pabrik pupuk dan lainnya.

 

Maka dari itu, menurut hemat harian ini, tidak ada pilihan lain kecuali perlunya perubahan orientasi pendidikan tinggi di Indonesia untuk lebih memberikan dorongan bagi lahirnya insinyur baru dalam skala besar.

 

Diperlukan kebijakan khusus dan reorientasi anggaran pendidikan untuk membiayai produksi insinyur, selain komunikasi yang luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kembali daya tarik untuk berprofesi sebagai insinyur, yang tersosialisasikan secara luas.

 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu lebih mendorong universitas negeri untuk memperbesar kapasitas produksi insinyur sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

 

Dan yang tidak kalah penting pula, patut dicegah dengan mekanisme pasar yang baik, supaya insinyur Indonesia tidak justru lari ke luar, karena kurangnya lingkungan kreatif serta penghargaan dari institusi atau perusahaan nasional, sehingga pada akhirnya justru merugikan masa depan Indonesia sendiri.

    

 

 

 

 

Sumber