Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara lebih memiliki mengingkat kontrak pembangkit bergaya 'Western' (barat) ketimbang kontrak bergaya 'Melayu'.

 

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan ada dua jenis kontrak yang ditandatangani PLN dengan pihak pengembang. Yang  Pertama adalah kontrak bergaya 'melayu' dan kedua adalah kontrak bergaya 'barat'(western).

 

“Kalau kontrak melayu, itu waktu tandatangan kontrak pakai jas, rapi semua, tapi setahun kemudian minta kontraknya diubah. Ada lagi kontrak barat. Itu sama, waktu tandatangan kontrak juga rapi, tapi setelah itu kontrak dihormati seperti Bible [kitab suci],” ujarnya di sela-sela acara seminar dan workshop internasional PPP (Public Private Partnership) untuk pembangkit listrik hari ini, Senin (16/7/2012).

 

Kontrak melayu di antaranya berasal dari pengembang China, sementara kontrak western di antaranya berasal dari Jepang. Nur berharap pemerintah bisa ikut mendidik yang masih berperilaku kontrak melayu agar menjadi kontrak western.

 

“Orang China kelakuannya masih seperti melayu, saya amati ini setelah jadi direksi PLN. Saya lebih suka sama orang Jepang, meski susah setengah mati bikin kontrak, tapi setelah itu dihormati. Tapi kalau kontrak melayu, gampang bikin deal tapi susah menghormatinya,” jelasnya.

 

Selain China, menurut Nur pengembang asal Korea nampaknya juga tergolong agak-agak melayu dan belum western betul. Sementara, pengembang asal India belum diketahui perilakunya karena PLN baru menandatangani satu kontrak IPP dengan pengembang India.

 

“Mereka ada yang minta jaminan juga, padahal tidak semua proyek bisa dapat jaminan pemerintah. Pemerintah mau tegas atau tidak? Ini akan mendidik para melayu jadi western,” ujarnya.

 

Nur menyebutkan dalam kontrak melayu, pernah ada pihak pengembang yang mengajukan perubahan harga (harganya jadi naik) setahun setelah kontrak ditandatangani. Menurutnya, hal ini tidak bisa dilakukan karena PLN bisa digugat oleh pemenang lelang di urutan kedua dan ketiga.

 

“Saya sudah katakan pada peserta lelang yang menang, kalau kita merubah kontrak, pemenang kedua dan ketiga akan marah dan men-sue kita,” ujarnya.

 

Dua Kunci Sukses

 

PT Perusahaan Listrik Negara menyebutkan dua kunci sukses penyelenggaraan lelang pembangkit yang diikuti oleh para pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

 

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan pertama adalah proses lelang harus baik dan transparan. Kedua adalah saat kontrak sudah ditandatangani, kedua belah pihak (baik PLN mau pun pengembang) harus menghormati kontrak tersebut.

 

“Pertama prosesnya transparan. Kedua kalau kontrak sudah terbentuk, pihak-pihak yang sudah tandatangan kontrak harus hormat dengan apa yang sudah ditandatangani. Jangan satu-dua tahun sudah lupa,” ujarnya.

 

Di sisi lain Nur mengatakan lelang pembangkit dengan skema Kerja sama Pemerintah Swasta atau PPP (public private partnership) sudah banyak dipraktekkan di negara-negara lain, terutama banyak sukses diselenggarakan di Malaysia. Selain Malaysia, ada juga Pakistan dan Timur Tengah. 

 

PLN sejauh ini sudah sukses menggelar lelang IPP dengan skema PPP untuk PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2x1.000 MW. Selanjutnya, PLN akan segera menggelar lelang untuk PLTU Sumsel 9 berkapasitas 2x600 MW dan PLTU Sumsel 10 berkapasitas 1x600 MW. 

 

Kedua PLTU mulut tambang itu merupakan solicited PPP atau proyek yang berdasarkan inisiasi pemerintah. Selain itu, proyek lainnya yang juga akan dilelang dengan skema PPP adalah PLTA Karama berkapasitas 450 MW yang merupakan unsolicited PPP atau proyek atas prakarsa pengembangnya sendiri. (sut) 

 

 

 

Sumber