Kemenkop Salurkan Bantuan Tunai Rp1,6 M untuk Korban Banjir Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Kehutanan berencana mengoptimalkan pengelolaan bisnis konservasi keanekaragaman hayati di 50 taman nasional dan 477 unit hutan konservasi seluas 27,2 juta hektar. Potensi ekonomi taman nasional dan hutan konservasi ditaksir bisa mencapai Rp 319,94 miliar.

 

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan motor penggerak ekonomi di taman nasional dan hutan konservasi terletak pada pemanfaatan ekowisata, jasa lingkungan, dan potensi hidrologis hutan. Kemenhut akan membuka akses seluas-luasnya bagi swasta yang berminat memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di taman nasional dan hutan konservasi.

 

Kehadiran investor, ucap Zulkifli, akan sangat mendukung pengelolaan sumber daya hutan untuk konservasi tanah dan air, serta berkontribusi meningkatkan 19,85% nilai ekonomi jasa hutan. Hingga kini, hanya sekitar 25 izin IPPA yang sudah beroperasi dengan realisasi penerimaan negara mencapai  Rp 15,2 miliar setiap tahun.

 

Menurut Zulkifli, pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor konservasi ekosistem taman nasional masih sangat minim. Padahal, katanya, estimasi PNBP dapat dipacu hingga Rp 161 miliar per tahun.

 

“Konservasi keanekaragaman hayati ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar agar tidak punah,” ungkapnya kemarin pada peluncuran perangko seri burung-burung terancam punah di Indonesia.

 

Kementerian Kehutanan telah menetapkan 58 varietas tumbuhan dan 236 spesies satwa yang terancam punah. Indonesia telah menandatangani convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) guna menekan perdagangan tumbuhan dan satwa langka.

 

Kementerian Kehutanan mencatat sedikitnya 1.053 jenis tumbuhan dan 1.384 satwa telah didaftarkan pada Appendix I dan II. Kemenhut menargetkan populasi spesies yang terancam munah dapat meningkat minimal 3% setiap tahun melalui upaya-upaya perbaikan kondisi biologis dan ketersediaan habitat.

 

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hutan Lindung Kemenhut Bambang Supriyanto mengungkapkan pihaknya akan mempercepat pembahasan revisi  UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistem.

 

Menurut Bambang, perubahan UU Kehati tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki ketentuan iuran pemegang IPPA. Langkah itu, imbuhnya, akan menstimulus gairah investor dalam menggarap potensi ekonomi taman nasional dan hutan konservasi.

 

Tahun ini, investor akan diundang mengelola 50 taman nasional dan 120 taman wisata alam. Bambang menjamin peluang investai pada objek-objek berdaya tarik wisata di dalam kawasan taman nasional sangat prospektif mulai dari pengembangan hasil hutan non kayu hingga wisata hiburan.

 

“Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi target konvensi pelestarian keragaman hayati seperti mengurangi kehilangan habitat alami penting dan meningkatkan  manfaat alam  seperti layanan ekosistem dan restorasi,” jelasnya.

 

Kemenhut akan mengidentifikasi aksi konservasi prioritas melalui perangkat Daerah Penting bagi Burung (DPB). Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dalam menunjang jaringan kawasan konservasi satwa langka terutama burung-burung liar yang terancam punah.

 

Sebagai negara mega bird diversity, Indonesia merupakan negara kelima terbesar habitat spesies burung dengan kekayaan 1.597 jenis atau 16 % dari total 10.000 spesies burung yang ada di dunia. Aksi prioritas perlu segera dilakukan karena 126 spesies burung di Indonesia dalam status terancam punah. (api)

 

 

 

Sumber