Merdeka Battery (MBMA) Guyur Anak Usaha Pinjaman Rp 849,77 M

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Koordinasi antar lembaga pengawas keuangan negara harus ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad, Anggota VII BPK Bahrullah Akbar, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Eva Sundari dan Deputi Kepala BPKP Binsar Simanjuntak dalam diskusi 'Menggagas Sistem Pengawasan Keuangan Negara Terintegrasi di Kedai Tempo, Sabtu (14/7).

 

Bahrullah menyarankan koordinasi tersebut direalisasikan melalui pembentukan Forum Akuntabilitas antara lembaga yang berfungsi mengawasi keuangan negara.

 

"Pengawas keuanga negara itu dari awal perencanaan sampai pertanggungjawaban, BPK tidak berdiri sendiri sebagai auditor eksternal, harus ada keterlibatan instansi lain," katanya.

 

Instansi tersebut, lanjut Bahrullah, di antaranya adalah DPR sebagai pengawas perencanaan anggaran dan BPKP sebagai auditor internal pemerintah.

 

Farouk mendukung pendirian forum tersebut untuk periode tertentu yang kemudian harus digantikan oleh sistem kerja sama antar instansi yang sudah ada.

 

Eva mengatakan DPR dan DPD nantinya berfungsi menerjemahkan ide dan wacana yang dihasilkan dari forum tersebut dalam bentuk legislasi sehingga bisa menjadi dasar hukum bagi instansi pengawas keuangan.

 

Adapun Binsar mengingatkan pengawasan internal keuangan negara adalah tugas seluruh aparat pengawasan internal pemerintah, termasuk Inspektorat Jenderal di Kementerian.

 

 

 

 

Sumber