Bakti BCA dan Nicholas Saputra Dukung Penenun Warna Alam Tanah Marapu

[Parno Pemilik Lapak 0]

PEKANBARU: Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagai langkah konkret untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

 

"Zona integritas itu merupakan implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam surat elektroniknya disampaikan Kapusdatin KKP Indra Sakti, diterima ANTARA Pekanbaru, Jumat (13/07).

 

Sementara, wilayah bebas korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada zona integritas yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90.

 

Jika penilaian indikator operasional 90 atau lebih maka mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dan kini KKP sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk akuntabilitas keuangan, sedangkan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) mendapatkan nilai B serta hasil survei integritas dari KPK sebesar 7,46.

 

Penerapan zona integritas itu sekaligus disampaikan Menteri KP di hadapan Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar dan Wakil Ketua Umum Komisi Ombudsman, Azlaini Agus di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta.

 

Sedangkan pencanangan wilayah bebas korupsi juga implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

 

Akan tetapi menurut Sharif, untuk mengefektifkan pelaksanaan Zona Integritas di lingkup KKP dibutuhkan suatu penataan dan penyempurnaan.

 

"Utamanya di bidang kelembagaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, SDM aparatur, penguatan pengawasan intern, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan evaluasi pelaporan maupun akuntabilitas kinerja," katanya. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber