Prabowo Teken PP Pengupahan, Tetapkan Formula Baru Kenaikan Upah 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

PADANG: Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menilai inisiatif dari bawah sangat diperlukan dalam proses pembaruan agraria sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan serta meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

 

Hal tersebut dikemukakan Paolo Groppo dari Divisi Pembangunan Pedesaan FAO melalui siaran pers yang dirilis Jumat (13/07), usai Lokakarya Agraria Internasional yang digelar lebih 100 petani dari 40 negara di Bukittinggi, Sumatera Barat, sejak Selasa (10/3).

 

"Inisiatif dari bawah sangat penting, dan FAO terus memfasilitasi hal tersebut, seperti yang dilakukan pada kasus Panduan Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan." katanya.

 

Hal itu diungkapkannya setelah para petani dari seluruh dunia saling bertukar pengalaman tentang proses pembaruan agraria, cara meraih keberhasilan bahkan kesalahan-kesalahan, agar tak mengulanginya lagi di masa depan dalam lokakarya tersebut.

 

Yen-Ling Tsai dari Taiwan Rural Front mengatakan, banyak dari kaum muda yang ingin bekerja di pertanian yang tak punya akses terhadap lahan harus pergi ke kota. Perempuan di pedesaan yang punya hak atas tanah harus pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran.

 

Di Indonesia, kaum muda dan perempuan ini sering kali harus melawan perusahaan raksasa dalam mempertahankan lahan dan wilayah mereka.

 

Dalam sepuluh perusahaan teratas yang berinvestasi untuk perampasan tanah, tiga diantaranya mengambil lokasi di Indonesia: Indah Kiat Pulp & Paper (2,3 juta hektare), Tata Power (2 juta hektare), dan Sinar Mas Grup (1,6 juta hektare).

 

Sementara banyak perusahaan lain berlomba-lomba mencaplok lahan di negeri ini. Keresahan mengenai perampasan lahan, sulitnya investasi di pedesaan, serta mempertahankan hak atas tanah dan wilayah petani dan masyarakat adat juga sampai ke masyarakat internasional.

 

Setidaknya saat ini ada dua inisiatif di level tersebut, yang pertama adalah Panduan Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan di Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), serta pengakuan hak asasi petani di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pembaruan agraria perlu dilakukan untuk menata kembali struktur ketimpangan penguasaan agraria tersebut. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber