Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pekerja Pelindo II atau Indonesia Port Corperation (IPC) menggelar aksi protes kebijakan Direksi yang dinilai bertentangan dengan tata kelola perseroan tersebut.

 

Aksi protes dilakukan dengan menggelar beberapa spanduk dan pamflet pada halaman kantor Pelindo II, di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, sejak pagi hingga siang hari ini, Jumat (13/7/2012).

 

Hingga berita ini dilaporkan, pekerja pelabuhan masih berkumpul di sekitar halaman kantor Pelindo II.

 

Aksi yang diikuti ratusan pekerja pelabuhan tersebut berlangsung damai dan aman, sehingga tidak mengganggu aktivitas jasa kepelabuhanan.

 

"Kami memprotes karena Direksi Pelindo II hingga saat ini belum memenuhi tuntutan para pekerja pelabuhan, terutama soal adendum PKB," ujar sejumlah pekerja yang ditemui Bisnis di lokasi aksi tersebut.

 

Pekerja Pelindo II menuntut janji Direksi untuk  mengadendum salah satu pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan pengurus serikat pekerja.

 

Pekerja pelabuhan itu juga memprotes telah terjadinya penempatan sejumlah SDM dari luar BUMN tersebut  yang langsung menempati  posisi penting di Pelindo II  setingkat Senior Manager.

 

"Ini tidak adil bagi pekerja karier di Pelindo II," ujar Kirnoto,Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI)-II.

 

Kirnoto mengatakan pada PKB tahun 2011, disebutkan bahwa pekerja Pelindo II yang memasuki masa pensiun akan menerima 40 kali take home pay.

 

Padahal, kata dia, sesuai dengan kesepakatan Pontianak pada Mei 2012 antara Manajemen dan Serikat Pekerja Pelindo II,  take home pay akan dinaikkan menjadi 60 kali, sekaligus hal itu merevisi PKB 2011 menjadi PKB tahun 2012.

 

"Namun hingga saat ini belum ada realisasinya.Untuk itu kami mendesak Direksi Pelindo II segera memenuhi janjinya," tegasnya.

 

Kirnoto mengungkapkan Dirut Pelindo II RJ Lino juga sudah beberapa kali menyampaikan akan menyesuaikan take home pay karyawan yang memasuki pensiun itu dari sebelumnya 40 kali menjadi 60 kali.

 

"Janji-janji ini sudah seringkali disampaikan dalam pertemuan dengan serikat pekerja, tetapi belum direalisasikan,” tuturnya. (spr)

 

 

 

 

Sumber