Tekanan Berakhir, Bursa Asia Hijau Pagi Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pemerintah akan memutuskan pembahasan revisi Perpres No.86/2011 tentang pengembangan kawasan JSS pada Senin (19/07) besok.

 

Adapun salah satu poin yang akan diputuskan yakni penentuan pelaksanaan FS, apakah akan dilaksanakan oleh Konsorsium GBLS seperti tertuang dalam Perpres tersebut.   

 

 

"Kami, dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Keuangan, dan Kemenko akan bertemu, dan memutuskan permasalahan ini Senin besok di kantor Menko. Tapi sekarang belum bisa sampaikan walaupun sudah ada perkiraan," ujarnya di Jakarta Kamis (12/07).

 

Djokir juga menyatakan masih optimistis pelaksanaan groundbreaking bisa sesuai target pada 2014 mendatang. Karena itu, katanya, saat ini pemerintah tengah mengusahakan percepatannya.   

 

Menurutnya, MOU pelaksanaan FS memang belum bisa dilaksanakan menyusul adanya usulan dari Kementerian Keuangan agar dana FS dibiayai dari APBN. Sehingga untuk mempercepat proses FS, begitu keputusan ditetapkan maka proses FS harus segera dilaksanakan.  

 

Menurutnya, proses FS memang ditetapkan selama dua tahun sesuai dengan isian Perpres no.86/2011. Artinya, jika bisa dilaksanakan akhir tahun ini, maka bisa rampung tetap di 2014 mendatang.

 

Sementara itu, PT Graha Banten Lampung Sejahtera, pemrakarsa proyek jembatan Selat Sunda memperkirakan pelaksanaan groundbreaking akan mundur dari target 2014, menyusul proses feasibility study hingga saat ini belum dimulai.

 

Direktur Utama PT GBLS Agung R Prabowo mengatakan perkiraan itu mengacu pada perhitungan pelaksanaan FS yang idealnya dilaksanakan selama dua tahun, sejak perjanjian kerjasama pelaksanaan FS diteken antara Pemerintah dengan pemrakarsa atau pelaksana proyek.   

 

Namun, hingga kini PKS itu belum juga diteken, bahkan belum diketahui kapan akan dilakukan. "Bisa jadi groundbreaking ini mundur karena sampai sekarang PKS belum ada," ujarnya di Jakarta usai penandatanganan kerjasama antara PT GBLS dengan Universitas Negeri Lampung mengenai pengembangan dan penelitian dj Jakarta, Kamis (12/07).

 

Dia mengatakan jangka waktu FS selama dua tahun merupakan waktu yang ideal untuk menyusun rencana pembangunan konstruksi jembatan senilai Rp200 triliun tersebut. Artinya, jika waktu prosesnya dipangkas maka dapat mengurangi kualitas dari jembatan itu sendiri.

 

Pasalnya, katanya, proyek yang dibangun sangat kompleks, baik dari sisi teknis struktur konstruksi, juga terkait rencana pengembangan kawasan didua provinsi yakni, Banten dan Lampung .

 

"Karena itu, kami harap proses penandatanganan PKS dilakukan segera, agar proyek ini bisa sesuai target," tambahnya.  

 

Agung mengatakan untuk kesiapan pelaksanaan FS, perusahaannya telah menyiapkan kerjasama denga berbabagai pihak untuk penyusunannnya.  

Misalnya, saat ini mereka sudah menjalin kerjasama terkait penelitian dan pengembangan, serta penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan Universitas Negeri Lampung.  

 

Selanjutnya, lanjutnya, mereka juga akan membuka rencana kerjasama dengan pihak lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena untuk membangun proyek dengan kompleksitas tinggi itu, diperlukan tenaga ahli yang kompeten baik nasional ataupun asing.(api)

 

 

 

 

Sumber