Emiten Tambang Boy Thohir (ADRO) Tebar Dividen Interim US$250 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

SURABAYA: Sejumlah pegiat/aktivis Lembaga Pemantau Independen (LPI) Batu, Jawa Timur, Rabu (11/07), melaporkan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus dugaan ijazah palsu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ke Mabes Polri.

 

"Ada beberapa alasan yang membuat kami melaporkan SP3 itu ke Mabes Polri," kata pegiat/aktivis LPI Batu, Permadi, menanggapi tindakan Polda Jatim mengeluarkan SP3 untuk kasus itu.

 

Alasan tersebut antara lain kasus itu sudah menyeret dua orang sebagai tersangka, yaitu Suharminah, mantan Kepala Sekolah SMP Taman Siswa dan Purwantara, pegawai TU SMP Taman Siswa.

 

Selain itu, adanya surat pernyataan yang dibuat Suharminah bahwa nama Eddy Rumpoko dipastikan tidak ada dalam catatan buku induk nomor 3116 SMP Taman Siswa.

 

"Dari dua persoalan itu, munculnya SP3 oleh Polda Jatim itu janggal. Ada apa kok kasusnya sampai SP3. Jangan-jangan, penyidik tidak memiliki surat pernyataan kepala sekolah itu," katanya.

 

Menurut dia, alasan Polda Jatim terkait SP3 itu juga janggal. "Apa yang disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Hilman Thayib bahwa SP3 kasus itu lebih pada persoalan saksi kunci itu aneh, karena orangnya memang tidak ada," katanya.

 

Untuk itu, pihaknya melaporkan masalah itu ke Mabes Polri. Senada dengan itu, kuasa hukum Suharminah, Sunarno Edi Wibowo SH MH, menyatakan, dirinya belum meminta surat SP3 itu.

 

"Yang jelas, kami akan meneliti isi dari SP3 tersebut, apakah sudah tertib atau tidak. Jika tidak tertib, maka kami akan melayangkan somasi kepada Polda," katanya.

 

Dalam kasus ijazah palsu Wali Kota Batu, Edy Rumpoko, Polda Jatim mengeluarkan SP3 melalui surat bernomor SP.Tap/31/VI/2012/Ditreskrimum Polda Jatim tertanggal 7 Juni atau beberapa bulan menjelang Pilwali Batu. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber