PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA  Warga Condet, Jakarta Timur mendeklarasikan Gerakan Anti Politik Uang Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 guna mencegah praktik politik uang menjelang pencoblosan pada Rabu (11/7).

 

Mereka menyatakan jangan pilih pemimpin hanya karena uangnya, karena masa depan Jakarta lima tahun ke depan akan suram. Deklarasi Gerakan Anti Politik Uang Dalam Pemilukada DKI 2012 dinyatakan warga Condet di lapangan Asrama Yayasan SLB, Jalan Gardu Gang Rawa Gurih No. 18 B, Kelurahan Balekambang, Condet, Jakarta Timur, Selasa *10/07).

 

Deklarasi tersebut dihadiri Perludem dan Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Forum Warga Condet. Juru bicara Forum Warga Condet, Soesilo Adinegoro mengatakan, seluruh warga Jakarta, khususnya warga Condet sangat menginginkan Pilkada DKI 2012 berjalan jujur dan adil.

 

Karena itu, warga Condet menyerukan agar warga mengawasi pembelian suara menjelang dan sesudah pencoblosan di TPS.

 

Warga juga harus mengawasi pergerakan tim sukses dan para pasangan calon gubernur-wakil gubernur selama pelaksanaan pemilukada. Serta mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan, kecamatan dan provinsi.

 

"Kami secara khusus menyerukan warga Condet mau mengumpulkan bukti berupa keterangan lisan, foto, atau rekaman video, kemudian melaporkannya kepada Panwaslu Kecamatan Kramat Jati, dan juga kepada Forum Warga Condet," kata Soesilo.

 

Menurut dia. Forum Warga Condet akan memerangi berbagai kecurangan, khususnya politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI 2012.

 

Forum ini akan melakukan pengawasan secara langsung, baik terbuka maupun tertutup, kemudian akan melaporkan segala bentuk kecurangan kepada Panwaslu dan instansi terkait lainnya.

 

Dalam survey yang kami selenggarakan sudah jelas ada 60% warga Condet siap mengawasi pelaksanaan pemilukada secara ketat. “Tidak ada celah bagi pasangan calon melakukan politik uang di kawasan Condet,” tegasnya.

 

Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengungkapkan, sedikitnya lima modus politik uang yang kemungkinan bisa terjadi saat pelaksanaan Pemilukada DKI besok.

 

Kelima modus tersebut adalah modus paska bayar, modus politisasi birokrasi, modus data fiktif, modus pemberian uang transportasi bagi warga DKI yang tinggal di daerah mitra dan modus pemberian uang kepada penyelenggara pemilukada untuk pengubahan hasil penghitungan suara.

 

“Di kawasan Klender, kemaren malam masih ada mobilisasi massa yang diberi uang oleh oknum untuk memilih salah satu pasangan calon. Atau bisa saja menjelang pencoblosan terjadi modus  pascabayar, ketika memilih dan punya bukti dia akan dibayar,” ujarnya.

 

Yang lebih parah lagi, lanjut Apung, modus politisasi birokrasi. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasanya diperintahkan untuk memillih salah satu pasangan calon, kalau tidak PNS tersebut akan dimutasi atau diturunkan jabatannya.

 

“Nah modus ini memiliki peluang sangat besar untuk terjadi saat pemilukada. Begitu juga dengan warga DKI yang tinggal di Bekasi dan Tangerang. Bisa saja pihak dari enam calon memberikan transportasi gratis bagi mereka untuk datang ke TPS, asalkan memilih calon yang membayar mereka,” terangnya.

 

Sedangkan modus kelima bila terjadi, akan benar-benar menciderai pelaksanaan pemilukada di Indonesia, juga memperburuk citra Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik ditingkat pusat maupun provinsi. Sasaran modus ke lima adalah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Komite Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

 

PPK dan KPPS akan menjadi sasaran politik uang oleh beberapa kandidat. Biasanya titik rawan terjadi penyuapan setelah jam 12 malam. Karena seluruh tim pemantau dari keenam calon sudah lelah bekerja satu harian mengawasi.

 

“Saat lengah, disitulah terjadi politik uang untuk merubah jumlah suara yang sebenarnya,” paparnya. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber