BSI Siapkan Restrukturisasi Pembiayaan di Aceh untuk Pulihkan Ekonomi

[Parno Pemilik Lapak 0]

Pemilihan Gubernur Jakarta tinggal 4 hari lagi. Kalangan pengusaha menaruh harapan besar kepada siapaun pemenangnya agar bisa membuat kebijakan probisnis guna merangsang pertumbuhan ekonomi Jakarta.

 

Pertarungan antarcalon Gubernur Jakarta semakin menghangat. Seluruh calon sudah ‘jualan’ program kerjanya demi memikat hati masyarakat.

 

 

Sampai saat ini semua programnya bagus, antara lain mengatasi macet, banjir, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Bagi kalangan pengusaha, program yang tidak kalah penting ialah bagaimana membuat kebijakan yang probisnis.

 

 

Jakarta sebagai kota megapolitan, saingannya bukan lagi kota di daerah-daerah semata, tapi juga kota lain di luar negeri. Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok sudah terus kejar-kejaran dengan Jakarta dalam segala hal, termasuk dalam bidang perdagangan dan jasa.

 

 

Contoh gampangnya, ketika Jakarta punya program Jakarta Great Sale, Singapura juga punya program serupa. Ini bukan hanya persaingan soal gengsi semata, tapi ekonomi.

 

 

Bolehlah Pemprov Jakarta mengklaim kalau JGS 2012 merupakan salah satu cara menggerakan ekonomi. Maklumlah, penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik masih bersumber dari konsumsi.

 

 

Okelah, di satu sisi Jakarta menang, tapi di lain sisi kita masih kedodoran. Lihat saja, infrastruktur penunjang saja kita kalah.

 

 

Bagi Satria Hamid, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, ibu kota negara ini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

 

 

“Siapapun yang terpilih harus mampu membuat kebijakan probisnis. Jakarta itu harus bersaing dengan kota megapolitan lainnya,” katanya kepada Bisnis, Jumat (6/7).

 

 

Gubernur terpilih nanti harus mampu membuat perencanaan, menyasar potensi yang belum terjamah, dan mengimplementasikannya agar dunia usaha semakin berkembang.

 

 

Peritel berharap segera adanya perbaikan infrastruktur agar masyarakat lebih mudah berbelanja. Belum lagi kalau kita bicara kebutuhan pengusaha di tengah gencarnya penambahan jaringan ritel di Jakarta.

 

 

Berdasarkan catatan Aprindo industri ritel secara nasional tercatat tumbuh sekitar 10%--15% setiap tahunnya.

 

 

Melihat peluang yang ada pada sektor itu, pemerintah ditantang harus bisa mempermudah investasi, distribusi barang, hingga memobilisasi orang untuk berbelanja.

 

 

Perlu juga dipirkan bagaimana caranya agar wisatawan bisa mendapatkan informasi mengenai ritel mana saja yang sedang menawarkan program diskon di Jakarta.

 

 

Lagi-lagi tujuannya untuk menciptakan suasana belanja yang aman dan nyaman bagi masyarakat.  

Peraturan lain yang dibutuhkan ialah bagaimana agar ritel modern bisa bersinergis dengan pasar tradisional. Tidak menjadi kanibalisme, namun saling mendukung satu dengan lainnya.

 

 

Pendapat serupa diutarakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran.

 

 

Dia berharap Pemprov Jakarta bisa meningkatkan daya saing pasar tradisonal di kota itu yang sebagian besar sudah berusia uzur.

 

 

Data APPSI mencatat terdapat 153 unit pasar tradisional di Jakarta, tapi parahnya sebanyak 98 unit di antaranya dalam kondisi memprihatinkan. Dari 98 unit pasar yang rusak itu, APPSI mengamati baru sekitar 10% yang sudah direvitalisasi.

 

 

Pedagang berharap cagub/cawagub tidak hanya memanfaaatkan pasar tradisional selama masa kampanye semata. Setelah menang lalu ditinggalkan.

 

 

“Pasangan calon mana yang selama kampanye ini tidak turun ke pasar? Semua sama, tapi bagaimana setelah terpilih nanti, itu yang jadi pertanyaan,” katanya.

 

 

Ngadiran mengatakan pasar tradisonal seolah berada pada ujung tanduk saat ini. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman berbelanja di pasar tradisional yang uzur dan tak terawat. Bahayanya, kondisi ini membuat omzet pedagang anjlok hingga 50%.

 

 

Pedagang pasar, lanjutnya, berusaha tertib untuk memenuhi segala kewajibannya tanpa menerima imbal balik yang diharapkan. Selalu bayar uang kebersihan tapi pasar tidak pernah bersih. Bayar keamanan tapi pasar dalam kondisi yang kurang aman.

 

 

Masyarakat yang mau berbelanja juga semakin tidak nyaman karena harus susah payah sekedar untuk parkir kendaraan.

 

 

Dua harapan di atas diamini oleh Ketua Kamar dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jakarta Eddy Kuntadi.

 

 

Jakarta, katanya, butuh pemimpin yang jeli melihat kepentingan dari dunia usaha untuk

menggerakan roda perekonomian.

 

 

Jakarta dengan dengan perputaran uang terbesar di negeri ini, tuturnya, perlu dilengkapi perangkat yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi.

 

 

“Artinya, seluruh fasilitas harus memadai. Kami berharap Jakarta sebagai service city bisa tercapai dan ini sangat berkaitan dengan ketersediaan world class infrastustur,” paparnya.

 

Untuk mencapai hal tersebut, siapapun yang terpilih harus punya keberanian mengurai benang kusut yang ada selama ini.

 

 

Harapan pengusaha sebenarnya bukan timbul tiba-tiba. Sudah hampir setiap kali pemilihan gubernur, hal-hal itu selalu mengemuka.

 

 

Namun sayangnya, keluhan itu belum terjawab. Kondisi di lapangan masih saja sama, banyak kendala terutama akibat minimnya infrastruktur.

 

 

Mudah-mudahan saja, pemilihan gubernur kali ini berbeda, seluruh janji saat kampanye terpenuhi, sekaligus bisa membawa Jakarta memenangkan persaingan dengan kota lain di luar negeri. Semoga. (api)

 

 

 

Sumber