Nasional HUB : 0878 - 6036 - 0864 Bumbu Instan Balado Canggu

[Parno Pemilik Lapak 0]

SURABAYA: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) memproyeksikan penyaluran kredit UMKM melalalui kerja dengan BPR naik menjadi Rp300 miliar pada akhir 2012.

 

Proyeksi tersebut menyusul  kesepakatan Bank Jatim sebagai penyelenggaraan kliring dengan 18 Bank Perkreditan Rakyat.

 

"Saat ini memang baru 18 BPR n tapi yang berminat banyak, kami akan coba dulu penerapan sistem transfer kredit elektronik ini denga BPR tersebut," ujar Dirut Bank Jatim Hadi Sukrianto seusai menandatangani Kick Off pengembangan sistem transfer kredit elektronik Senin (09/07)

 

Sebagaimana diketahui untuk meningkatkan APEX BPR dalam jasa sistem pembayaran, BI bekerja sama dengan Bank Jatim selaku APEX BPR sebagai pilot projek pengembangan sistem transfer dana APEX BPR di wilayah Jatim.

 

Dengan sistem tersebut nasabah BPR dapat melakukan transaksi kepada BPR maupun bank umum lain. Implementasi sistem tersebut diharapkan selambat-lambatnya pada 12 Oktober mendatang. Keberhasilan Bank Jatim dengan program JETs (Jatim Eleketronc Transfer Sistem) ini akan menjadi tolak ukur di wilayah lain.

 

Data BI menyebutkan ada lima Bank Pembangunan Daerah yang saat ini siap menjadi APEX BPR. Bank tersebut adalah BPD Jateng, Riau, Kepri, Sumbar dan Kalsel.

 

Hadi mengatakan penerapan sistem kliring tersebut diharapkan akan memacu ekspansi kredit Bank Jatim ke UMKM di tingkat kecamatan. "Jadi JETs ini bukan hanya untuk mendongkrak pendapatan tetapi juga memudahkan kami menyalurkan kredit UMKM melalui BPR," ujarnya.

 

Hadi mengakui sampai saat ini jaringan layanan bank yang akan listing bulan ini belum sampai ke seluruh pelosok di Jatim. Bahkan  pengembangan linked program dengan 58 BPR di Jatim per Mei 2012 baku debet kredit UMKM Bank Jatim ini baru tercatat Rp166 miliar.

 

Padahal total plafon yang disediakan bank tersebut mencapai Rp345 miliar. "Kami berharap dengan sistem transfer kredit Elektronik (STKE) penyerapan kerdit tersebut akan melonjak menjadi Rp300 miliar," tuturnya.

 

Namun untuk proyeksi tambahan pendapatan dari penerapan sistem tersebut, lanjut Hadi, belum bisa dipastikan. "Kami masih akan membahas besaran fee dari penyelenggara kliring seperti itu dengan BI," ungkapnya. (Bsi)

 

 

 

Sumber