Ini Beda Rumus Kenaikan UMP Lama dan Baru

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terutama untuk kendaraan dinas, sepanjang pertamina juga telah siap dengan pasokan BBM non subsidi atau pertamax ke SPBU-SPBU yang ada.

 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya akan melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sesuai himbauan pemerintah, asal pertamina juga siap dengan pasokan pertamax.

 

“Persoalannya saat ini, kami diminta untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi, tetapi belum semua SPBU menyediakan pertamax. Contohnya di Palopo, hingga kini belum ada SPBU di sana yang menyediakan pertamax,” jelas Syahrul, Senin, (9/7).

 

Intinya, pihaknya siap jika memang pembatasan itu harus dilakukan terutama di lingkup Pemprov Sulsel, sepanjang pertamina juga telah menyiapkan sarananya.

 

General Manager (GM) Fuel Retail Marketing Region VII (Sulawesi) PT Pertamina Adi Nugroho mengatakan, saat ini di wilayahnya ada 340 SPBU, 45% atau 153 diantaranya sudah menyediakan tangki BBM non subsidi atau pertamax, yang bisa digunakan untuk kendaraan operasional milik pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

 

“Jumlah SPBU yang menyediakan BBM non subsidi itu akan terus kami tingkatkan, agar ketentuan pemerintah yang mewajibkan kendaraan milik pemerintah, BUMN, dan BUMD menggunakan pertamax bisa berjalan baik,” kata Adi.

 

Meski begitu menurutnya, jumlah SPBU yang memiliki tangki pertamax hingga kini masih berada di ibu kota-ibu kota provinsi, meski juga ada beberapa di ibu kota kabupaten seperti di Parepare, Sulsel.

 

Khusus di Makassar, dari total 40 SPBU yang ada, hanya kurang lebih 38% atau 15 SPBU saja yang memiliki tangki pertamax. Selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, untuk meningkatkan jumlah tangki pengisian BBM non subsidi khususnya di kota ini, yaitu salah satunya dengan menghimbau para pemilik SPBU untuk melakukan pengalihan atau menyiapkan tangki eks premium agar bisa digunakan untuk diisi dengan pertamax.

 

Dia menambahkan, memang agak susah mendorong para pemilik SPBU untuk menjual BBM non subsidi, karena tingkat konsumsi masyarakat untuk pertamax, khususnya di Makassar masih cukup rendah.

 

Dalam sehari, konsumsi masyarakat di Makassar, untuk pertamax tidak lebih dari 100 liter per hari per SPBU. Hal itu menjadi pertimbangan para pengusaha SPBU, untuk menghadirkan tangki pertamax di setiap SPBU milik mereka.

 

”Sedangkan investasi yang dibutuhkan untuk menghadirkan tangki BBM non subsidi cukup besar, yaitu mencapai Rp50 juta hanya untuk penambahan tangki saja. Jika lengkap dengan peralatan lainnya, investasi yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 juta,” terangnya.

 

Kelangkaan solar

 

Sementara itu terkait kelangkaan solar yang juga terjadi di wilayah ini menurut Syahrul, kondisi itu terjadi secara nasional, bukan hanya di Sulsel.

 

”Tetapi kita harus bersyukur, kelangkaan yang terjadi di sini tidak separah di daerah lain. Artinya, selangka-langkanya solar di Sulsel, barangnya masih bisa didapat,” ujarnya.

 

Selama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina Region VII, untuk selalu mengontrol lima titik utama yang menjadi lokasi tangki timbun Terminal Besar Bahan Bakar Minyak (TBBM) yang ada di Sulsel, seperti di Makassar, Parepare, dan Palopo. Bahkan dalam minggu ini dia meminta kepada pihak Pertamina Region VII, untuk melaporkan seperti apa kondisi BBM terutama solar sekarang, dan separah apa suasana yang terjadi di lapangan. 

 

Dia menuturkan, kondisi yang ada sekarang memang membuat masyarakat kaget, dan akhirnya memperbanyak stok BBM yang digunakan. ”Bukan menimbun, tetapi masyarakat hanya memperbanyak stok. Kalau menimbun ada dimensi dagangnya, tetapi ini hanya memperbanyak stok untuk digunakan sendiri,” tegas Syahrul.

 

Menurut data Pertamina Region VII, tahun ini pihaknya memperoleh kuota BBM bersubsidi 2,9 juta kiloliter (kl) untuk seluruh Sulawesi. Dari total kuota tersebut, 1,2 juta kl adalah kuota BBM bersubsidi khusus Sulsel, yang terbagi sekitar 800.000 kl premium, 442.000 kl solar, selebihnya kuota untuk minyak tanah. Khusus solar, berkurang 3.000 kl dari kuota tahun lalu 445.000 kl.(K46/Bsi)

 

 

 

Sumber