Video: Bank Sentral Eropa, Swedia, dan Norwegia Tahan Suku Bunga Acuan

[Parno Pemilik Lapak 0]

BATAM: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) meminta seluruh perwakilan tingkat provinsi memberikan laporan secara online ke pusat agar bila ada kekurangan bisa segera dilakukan perbaikan.

 

"Saat ini baru Jawa Tengah yang telah memberikan laporan secara online, daerah lain belum. Kami harap semua segera membuat laporan secara online dan dilengkapi dengan percakapan online (chatting)," kata Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Subagiyo Alimaeso saat Rekonsoliasi Laporan Keuangan (SAK dan BMN) di Batam, Senin 9 Juli 2012.

 

Dia mengatakan, laporan secara online akan mempermudah BKKBN pusat mengkonfirmasi ulang bila ada kesalahan dalam pelaporan dari daerah.

 

"Saat ini BKKBN sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) namun masih ada beberapa catatan perbaikan. Makanya perlu dilakukan pelaporan secara online agar perbaikan segera bisa dilakukan," ujarnya.

 

Laporan secara online, kata dia, juga dilakukan sebagai upaya menjadikan BKKBN lembaga bebas korupsi mulai 2012.

 

"Tahun ini dicanangkan menjadi lembaga bebas korupsi. Hal tersebut harus ditaati oleh pegawai pusat hingga tingkat provinsi dan harus mendapat perhatian serius," jelasnya.

 

Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BKKBN Pusat, Alimah Susilo mengatakan pelaporan harus dilakukan dengan baik agar tidak ada penyimpangan dan mengarah ke korupsi.

 

"Pelaporan keuangan harus disajikan sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh ada penyimpangan yang bisa mengarah ke korupsi," kata dia.

 

Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Sunarto mengatakan telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Provinsi (BPKP) untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

 

"Kami telah melakukan kerjasama, agar pelaporan yang kami sajikan sesuai dengan penggunaan anggaran dan kaidah pelaporan keluangan," kata Sunarto.(K59/Bsi)

 

 

 

Sumber