Video: Bank Sentral Jepang Siap Naikkan Suku Bunga Tertinggi 30 Tahun

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebut rencana Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mengajukan revisi Perpres pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak perlu diperdebatkan."Masih kita bahas, usulan dari Menkeu tidak terlalu harus diperdebatkan karena Perpres itu memodifikasi adanya Perpres 67," kata Menteri Koordinasi Perekonomian, Hatta Rajasa kepada Wartawan, di Gedung Graha Sawala, Jakarta, Senin (9/7/2012).

 

Hatta menjelaskan, dalam perpres tersebut inisiator boleh membuat feasibility study (studi kelayakan) dengan biaya sendiri meski tetap di awasi pemerintah.

 

"Si inisiator boleh membuat FS-nya dengan biaya sendiri dimodifikasi, diawasi, disupervisi ketat oleh pemerintah melalui badan itu. nanti kalau tetap dilelang tidak bisa langsung ditunjuk FS, kemudian dia yang lakukan kalau ada yang menang lelangnya si inisiator punya hak preferensi 10 persen," jelas Hatta.

 

Menurut Hatta, jika inisiator kalah dalam tender, inisiator masih memilki hak right to match atau perusahaan yang menang tender harus membayar biaya FS yang inisiator keluarkan.

 

"Kalau dia kalah, dia masih punya hak right to match lazim di dunia internasional. Kalau dia tetap kalah maka yang menang perusahaan lain. Perusahaan yang menang harus mengganti biaya FS sang inisiator. Kalau pemerintah membatalkan proyek itu maka pemerintah harus mengganti biaya FS-nya," tambah Hatta. (gna)

 

 

(rhs)

 

 

 

Sumber