Purbaya Tolak Beri Insentif Pajak Untuk Aksi Korporasi BUMN

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi energi agar belanja subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak terus membengkak.

 

Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengungkapkan untuk mengurangi belanja subsidi energi, yang paling mendesak adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghemat konsumsi energi. Adapun, program penghematan konsumsi dinilai tidak cukup hanya dengan imbauan.

 

"Penghematan adalah hal yang mendesak, tapi juga perlu kesadaran masyarakat," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (08/07).

 

Sebenarnya, kata Tony, cara yang paling efektif untuk mengerem konsumsi energi adalah dengan menaikkan harga. Pasalnya, tanpa kenaikan harga, konsumen cenderung bersikap 'business as usual' alias tetap boros. Sedangkan, kalau harga energi dinaikkan, lanjutnya, orang akan berupaya menghemat, karena terpaksa.

 

"Pemerintah harus melobi DPR untuk mendapatkan izin menaikkan harga BBM. Saya menyadari, pasti sangat sulit pemerintah melobi DPR soal ini," katanya.

 

Menurutnya, opsi penghematan anggaran untuk menutup membengkaknya subsidi energi yang diproyeksi mencapai Rp300 triliun, berisiko mengurangi belanja modal, sehingga daya dorong APBN sebagai stimulus fiskal akan berkurang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kian melambat.

 

"APBN kita akan babak belur kalau tidak mengambil tindakan," tegasnya.

 

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menilai dalam jangka pendek, relatif tidak ada solusi yang dapat ditempuh pemerintah. Pasalnya, pagu subsidi yang disepakati dalam APBN-P 2012, terlampau rendah.

 

"Itu semua akibat kesalahan mendasar dalam paripurna APBN-P 2012, subsidi BBM yang seharusnya Rp180 triliun, hanya ditetapkan Rp137 triliun. Saya kira ini buah yang harus dipanen akibat kebijakan yang terlalu politis," ujarnya.

 

Ekonom Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengungkapkan dalam jangka menengah, pemerintah harus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar ketika pemerintah mengurangi subsidi, dampaknya tidak terlalu dirasakan masyarakat.

 

"Caranya dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi dengan memperbaiki iklim usaha dan investasi. agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggairahkan dunia usaha," kata Ina.

 

Di sisi pemerintah, inefisiensi birokrasi, korupsi, tumpang tindih program pusat-daerah perlu diminimalisir. Adapun sinergi antar instansi dan pengawasan belanja APBN perlu ditingkatkan agar belanja APBN memiliki dampak bagi masyarakat. (api)

 

 

 

 

Sumber