Video: Bank Sentral Jepang Siap Naikkan Suku Bunga Tertinggi 30 Tahun

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan bahwa persoalan korupsi di tubuh penyelenggara negara di Indonesia terkait banyak masalah termasuk politik dan penganggaran.

 

"Korupsi ini kombinasi dari banyak problem, mulai dari problem politik sampai problem penganggaran dan problem birokrasi," ujar Ade Irawan dalam acara diskusi bertema ‘Korupsi Alquran penanda moral yang rusak parah' di Gedung DPR hari ini, Jumat (6/7/2012).

 

Dalam konteks penganggaran, ujar Ade, korupsi memperlihatkan bahwa mekanisme penganggaran masih membuka celah-celah bagi siapa pun, terutama mereka yang punya kekuasaan. Begitu juga dengan elit kementerian dan politisi dalam upaya ‘merampok’uang rakyat, ujarnya. Pada bagian lain, korupsi juga menunjukkan bagaimana birokrasi tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat, tetapi kepada kepentingan pengusaha.

 

Sedangkan dalam konteks politik, korupsi menunjukkan mekanisme dan sumber pendanaan partai politik tidak sehat. Pasalnya, memang korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik tidak hanya untuk pribadinya, tapi juga untuk kepentingan partai. 

 

“Seorang politisi harus memberikan kontribusi yang besar  untuk bisa bertahan dan mendapatkan posisi penting di partai,” ujarnya.

 

Terkait kasus pengadaan Alquran, Ade menyebutkan bahwa mekanisme penganggarannya dimulai dari usulan oleh Kementerian Agama atau politisi yang didorong oleh Kementerian Agama. Negosiasi dan kongkalikong soal anggaran sendiri sudah dimulai sejak proses perencanaan, katanya.

 

Dari Kementerian Agama, usulan itu diajukan ke Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja. Dari Komisi VIII itulah  usulan anggaran tersebut kemudian diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar), katanya. Dengan begitu, lanjut Ade, kasus ini melibatkan Direktur Jenderal dan elite di Kementerian Agama, politisi di Badan Anggaran. 

 

"Karena tidak mungkin birokrat akan jalan kalau tidak diperintah DPR. Dia juga akan jalan kalau diperintah menterinya," kata Ade. 

 

Karena itu, Ade meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik aliran dana ke pejabat Kementerian Agama dan ke partai politik. (sut)

 

 

 

Sumber