13 Jalan Nasional di Aceh Masih Terputus Imbas Banjir dan Longsor

[Parno Pemilik Lapak 0]

 JAKARTA:  Pemerintah didesak melakukan antisipasi untuk menahan terjadinya era subsidi gas di Indonesia. Pasalnya, jika kondisi ini diteruskan, maka akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan pemakaian bahan bakar di Indonesia, memang sebagian besar disubsidi. Mulai dari BBM (bahan bakar minyak), LPG 3 kg, dan BBG (bahan bakar gas) untuk transportasi. 

“Kalau pola seperti ini dipertahankan, maka susah mencabut kebiasaan ini, kita akan masuk dalam era subsidi gas, makanya sekarang harus diantisipasi,” kata Pri Agung kepada Bisnis hari ini, Jumat (6/7/2012).

Menurut Pri, kebiasaan subsidi sudah mengakar. “Kita tidak tahu kapan kebiasaan subsidi ini bisa selesai,” tambahnya kemudian. 

Antisipasi yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur antar pulau antar propinsi.

“Agar bisa menerima dan mengirim gas dari dan kemana saja,” jelasnya. Kemudian, PGN juga harus menambah pipa distribusinya. Pasalnya, pipa distribusi PGN hingga saat ini belum ada peningkatan yang berarti.

Rudi Rubiandini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan bahwa subsidi gas sudah dimulai sejak awal. Hal ini karena harga gas ekspor rata-rata berkisar sekitar  US$12 per MMBTU, sedangkan gas domestik dijual dengan rata-rata US$ 5 per MMBTU.

"Jadi subsidinya sudah 55%. Bandingkan dengan BBM yang harga pasarnya Rp9.000/liter dikonsumsi masyarakat Rp4.500/liter artinya subsidi 50%,” ujar Rudi kepada Bisnis. 

Menurut Rudi, selama ini masyarakat tidak menyadari bahwa konsumsi gas domestik sudah mengandung nilai subsidi sebesar 55 % dan domestik hanya membayar 45 % saja.

Rudi mengatakan tidak perlu antisipasi yang aneh, namun cukup dengan membangun infrastruktur dalam negeri yang kini sudah tertinggal. Baik itu untuk pengangkutan di laut maupun pemipaan di pulau-pulau sehingga gas yang ada mudah disalurkan.

Komaidi Notonegoro, Wakil Direktur Reforminer Institute mengatakan bahwa pricing policy dan pengembangan infrastruktur gas  merupakan hal mendesak untuk diperbaiki. Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah harga gas dihulu relatif rendah. Harga gas dihulu masih ada yang berkisar US$1,5–US$2 per MMBTU.

“Meski sudah memberikan margin, itu belum kompetitif. Sementara harga gas dihilir sudah cukup tinggi, terbukti sudah ada yang jual pada kisaran US$ 10 per MMBTU. Ini yg harus dibenahi,” jelasnya.


Komaidi menambahkan,

Sumber