Robert Pera, Cabut dari Apple Kini Jadi Konglomerat Berharta Rp613 T

[Parno Pemilik Lapak 0]

KHARTOUM:  Gerilyawan di wilayah Darfur membebaskan 63 prajurit Sudan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah, kata Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Kamis.

 

 

"Komite Internasional Palang Merah memfasilitasi penyerahan kepada pemerintah 63 anggota Angkatan Bersenjata Sudan yang dibebaskan oleh Tentara Pembebasan Sudan-Minni Minnawi pekan ini," kata ICRC dalam sebuah pernyataan.

 

 

ICRC tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai berapa lama prajurit-prajurit tersebut ditahan oleh kelompok gerilya kubu Minni Minnawi itu.

 

 

Baik juru bicara militer Sudan maupun gerilyawan tidak bisa dihubungi untuk diminta komentar mereka mengenai laporan itu.

 

 

Sejumlah kelompok gerilya Darfur, khususnya Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) dan Tentara Pembebasan Sudan (SLA), memberontak pada 2003 untuk menuntut otonomi lebih luas bagi wilayah barat yang gersang itu. Mereka kini dianggap sebagai kelompok pemberontak yang paling kuat.

 

 

JEM dan SLA menolak menandatangani perjanjian perdamaian penengahan Qatar yang ditandatangani Sudan dan Gerakan Keadilan dan Kebebasan (LJR), sebuah kelompok pemberontak lain di Darfur, pada 2011.

 

 

Mereka kemudian bergabung dengan gerilyawan dari negara-negara bagian South Kordofan dan Blue Nile dalam sebuah front revolusioner untuk menggulingkan pemerintah Khartoum.

 

 

Perpecahan di kalangan pemberontak dan pertempuran yang terus berlangsung menjadi dua halangan utama bagi perundingan perdamaian yang berlangsung sejak 2003 di Chad, Nigeria dan Libya, sebelum pindah ke Doha.

 

 

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mengungkapkan kekhawatiran atas peningkatan pertempuran antara gerilyawan dan pasukan pemerintah di wilayah Sudan barat itu.

 

 

Ban mengatakan, ia terutama khawatir mengenai pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok gerilya Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) serta Tentara Pembebasan Sudan (SLA) yang setia pada Minni Minawi.

 

 

JEM dan SLA mengangkat senjata melawan pemerintah Sudan di Darfur pada 2003 dengan menuduh mereka mengabaikan wilayah barat Sudan yang terpencil itu.

 

 

Serangkaian gencatan senjata dan perjanjian telah gagal menghentikan pertempuran di kawasan itu.

 

 

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan. Pemerintah Khartoum menyebut jumlah kematian hanya 10.000.

 

 

Ketegangan meningkat di Sudan setelah Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) pada 4 Maret 2009 memerintahkan penangkapan Presiden Sudan Omar al-Bashir.

 

 

Jurubicara ICC Laurence Blairon mengatakan kepada wartawan di pengadilan yang berlokasi di Den Haag, surat perintah penangkapan terhadap Bashir itu berisikan tujuh tuduhan -- lima kejahatan atas kemanusiaan dan dua kejahatan perang. Ia juga didakwa melakukan genosida atau pemusnahan golongan bangsa.

 

 

Sudan bereaksi dengan mengusir 13 organisasi bantuan dengan mengatakan, mereka telah membantu pengadilan internasional di Den Haag itu, namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan itu.(Antara/AFP/msb)

 

 

 

Sumber