Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian mengakui dalam melaksanakan kegiatan perkarantinaan sering terkendala belum adanya harmonisasi peraturan dengan lembaga lain di tingkat pusat maupun dengan daerah.

 

Kepala Pusat Karantina Hewan Badan Karantina Pertanian Sujarwanto di Jakarta, Kamis (5/7/2012) menyatakan kondisi tersebut mengakibatkan para petugas karantina di lapangan kesulitan dalam menerapkan tindakan karantina terhadap komoditas pertanian yang akan masuk maupun keluar dari Indonesia.

 

 

Sujarwanto mencontohkan, Badan Karantina Pertanian menetapkan suatu produk tidak diijinkan masuk namun dari peraturan yang dikeluarkan kementerian lain barang tersebut diperbolehkan masuk.

 

 

"Akhirnya kami harus mengambil jalan tengah misalnya membolehkan masuk dengan syarat-syarat tertentu," katanya Dalam dialog Executive Quarantine Forum pada kegiatan Indolivestock 2012.

 

 

Tak hanya itu, lanjutnya, akibat otonomi daerah sering kali peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak harmonis dengan aturan dari pemerintah pusat.

 

 

Sementara itu, tambahnya, karantina merupakan institusi yang sifatnya vertikal yakni kebijakan langsung dari pusat, namun di sisi lain harus mengikuti aturan-aturan daerah.

 

 

"Oleh karena itu harmonisasi aturan harus segera dilaksanakan," katanya.

 

 

Kesamaan peran Senada dengan itu Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menyatakan, dalam era otonomi daerah perlu ada kesamaan peran karantina baik di pusat maupun daerah untuk keamanan dalam negeri.

 

 

Begitu juga pengamat ekonomi Hendry Saparini menyatakan, peran badan karantina akan kelihatan lebih efektif jika terkoordinasi dengan badan ataupun lembaga lainnya.

 

 

Dalam era perdagangan bebas, lanjutnya, perang tarif sudah tidak bisa diterapkan lagi untuk melindungi keamanan dalam negeri dari masuknya produk-produk dari luar.

 

 

"Saat ini strategi yang bisa digunakan untuk membendung produk impor yakni dengan kebijakan sanitary and phytosanitary (SPS)," katanya.

 

 

Negara-negara lain, menurut dia, menggunakan berbagai cara untuk memenangkan perang dagang dan pemerintah Indonesia melalui Badan Karantina juga harus melakukan hal itu.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber