Jakarta Buka Kasino Legal Pertama, Negara Untung Rp 200 Miliar

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mengatakan oknum penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan institusi Kejaksaan tidak bisa 100% steril dari pengaruh politik DPR.

 

"Saya lihat aparat penegak hukum kita KPK, polisi dan jaksa bukan aparat yang 100% steril dari fraksi-fraksi  di DPR," ujar Martin dalam diskusi bertema 'Saling sandera kasus korupsi' di Gedung DPR, Kamis (5/7/2012).

 

Selain Martin dan peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, diskusi tersebut menghadirkan nara sumber anggota Komisi III DPR lainnya seperti Ruhut Sitompul dan Nudirman Munir.

 

Menurut Martin, calon komisioner KPK memang dipilih oleh rakyat dan diajukan oleh panitia seleksi. Namun demikian, ujarnya, tidak mungkin DPR memilih para calon komisioner KPK tanpa ada komunikasi politik dengan para calon. Sedangkan polisi dan jaksa mempunyai atasan yang selalu memperhitungkan faktor politik, ujarnya.

 

Akibat kondisi faktual itulah mengapa dalam melakukan penyidikan KPK sangat memperhitungkan faktor politik. Politisi Partai Gerindra itu menyontohkan dalam kasus Wisma Atlet, proyek sarana olahraga di Hambalang, dan bantuan pembangunan fasilitas untuk sejumlah perguruan tinggi yang melibatkan Angelina Sondakh.

 

Menurutnya, setelah menetapkan politisi Partai Demokrat tersebut sebagai tersangka, KPK tidak langsung menetapkan sejumlah anggota Partai Demorat lainnya yang terlibat dalam kasus itu. KPK juga malah mangambil jalan memutar dengan memeriksa rektor-rektor, memeriksa anggota-anggota Badan Anggaran dari partai lain, ujarnya.

 

"Hal inilah yang menyebabkan ada kesan KPK melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Mengapa dari ribuan laporan kasus yang masuk ke KPK, hanya 20 atau 30 kasus yang masuk hingga pengadilan?" tanya Martin.

 

Begitu pula dalam penanganan kasus korupsi lainnya. Jika tidak ada tekanan dari pers yang mengawal sebuah kasus yang sedang disidik aparat, ujarnya, tidak mungkin sebuah kasus itu bisa tuntas diungkap.

 

Martin juga mempertanyakan pemberian status tersangka pada politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar oleh KPK saat dilangsungkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar. Padahal, penyelidikan dan penyidikan atas kasus pengadaan Alrquran pada Kementerian Agama pada 2011 dan 2012 itu sudah berlangsung sejak lama.(msb)

 

 

 

Sumber