Beda Aturan UMP Buruh Lama dan Baru, Apa Saja?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Pemerintah Republik Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi gugatan Churchill Mining Plc sebesar US$2 miliar di arbitrase internasional, yang gugatannya sudah resmi terdaftar pada 22 Juni lalu.

 

Bupati Kutai Timur Isran Noor mengatakan sore nanti pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Jaksa Agung, Menkumham, Menhut, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan dalam surat Churchill.

 

“Kami sudah siap banget. Ini urusan kecil mungil, kita pasti menang,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.

 

Isran mengatakan meski gugatan Churchill sudah resmi terdaftar di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington D.C., namun pengadilan arbitrase belum tentu digelar karena Sekjen ICSID masih mempelajari gugatan ini.

 

“Gugatannya masih dipelajari ICSID, belum tentu digelar juga pengadilannya karena semua responden masih mengklarifikasi. Tim arbitral tribunal juga belum dibentuk,” ujarnya.

 

Dihubungi terpisah, Didi Dermawan, Kuasa Hukum Pemkab Kutai Timur mengatakan setelah gugatan resmi terdaftar di ICSID, selanjutnya adalah masing-masing negara menunjuk kuasa hukum dan masing-masing kuasa hukum menunjuk arbitrater-nya. Namun dia belum mengetahui siapa yang diajukan RI sebagai kuasa hukum dan arbitrater.

 

“Dari masa sidang, pendengaran saksi, hingga keluar putusan itu bisa makan waktu sampai 1,5 tahun. Begitu keluar putusan, putusannya mengikat dan tidak ada lagi banding,” ujarnya.(api)

 

 

BACA JUGA:

 

 

• KASUS TAMBANG: Pemkab nilai Churchill tak pernah investasi di Kutai Timur
  
• CHURCHILL MINING siapkan gugatan internasional terhadap RI
  
• SAHAM TAMBANG: Kepemilikan Asing Wajib Lapor Ke Kementerian ESDM
  
• Konglomerasi (1): Raksasa ngumpet bernama Ridlatama
  
• East Kutai ready to fight against Churchill's lawsuit
  

 

 

Sumber