Hari Disabilitas, Pertamina Wujudkan Lingkungan Kerja Ramah Difabel

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Meski telah merdeka selama 66 tahun, Indonesia pada dasarnya masih di bawah cengkeraman asing yang terus mengobok-obok perekonomian nasional. Bercokolnya kepentingan asing di Tanah Air melalui berbagai macam cara dan bentuk merupakan pertanda kebodohan bangsa Indonesia.

 

"Indonesia merdeka sudah 66 tahun tetapi masih dijajah asing, itu tandanya kita masih bodoh. Tentunya menjadi tugas pemerintah kita untuk mengatasi itu," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi kepada wartawan, Rabu (18/8/2011) malam.

 

Sofyan menambahkan, Indonesia yang memiliki sumber daya alam berlimpah kerap dijadikan ‘sapi perahan’ oleh negara-negara maju. Salah satu contohnya adalah ditandatanganinya perjanjian Oslo, Norwegia, tahun lalu. Dalam perjanjian Oslo, Indonesia diwajibkan mengurangi emisi karbon dengan iming-iming hibah sebesar USD1 miliar per tahun.

 

Akibatnya, dalam setahun perjanjian Oslo, praktis tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh Indonesia, kecuali terus di bawah bayang-bayang cengkeraman asing. Lahan tidur tidak dapat didayagunakan yang sebenarnya bisa menyerap jutaan tenaga kerja.

 

Sebaliknya, Norwegia dan negara maju lainnya dengan seenaknya memproduksi emisi karbon lewat pembangunan industri dalam jumlah yang tidak karuan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, misalnya, Norwegia menggunakan tenaga batu bara sebesar sembilan persen. Padahal, pembangkit listrik tenaga batubara merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya menggunakan satu persen tenaga batubara untuk pembangkit listrik.

 

"Perjanjian Oslo sejak awal memang sudah bermasalah. Norwegia sendiri justru menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibanding Indonesia. Hibah USD1 miliar itu sebenarnya hanya memperdaya kita untuk memproduksi oksigen lalu dia pura-pura memberikan hibah itu. Tetapi kan sebenarnya yang lebih berkepentingan di situ adalah mereka juga. Itu yang terjadi sekarang,” ungkap Sofyan.

 

Sebelumnya, di tempat terpisah, ekonom senior Drajad Wibowo juga menegaskan, pihak asing hingga saat ini terus mendikte Indonesia. Menurut Drajad, perjanjian Oslo yang telah ditandatangani Presiden SBY dan selanjutnya menerbitkan moratorium hutan, merupakan upaya negara maju untuk terus memperdaya Indonesia.

 

"Perjanjian Oslo hanya akan menguntungkan Norwegia dan negara Eropa lainnya. Pengurangan emisi karbon lewat moratorium hutan hanya membuat masyarakat Indonesia semakin menderita. Sedangkan pihak asing terus asyik dengan industrinya. Ini yang menurut saya tidak adil. Kalau mau adil, harus negara maju yang lebih dulu mengurangi emisi, bukan negara berkembang seperti kita," kata Drajad.

 

Ditambahkan Drajad, 66 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang selayaknya tidak disia-siakan pemerintah. Apalagi, kepentingan asing di Indonesia dalam jangka 50 tahun ke depan akan semakin nyata.

 

"Perkebunan sawit dan karet Indonesia adalah andalan di dunia. Kalau pemberdayaan lahan yang saat ini bisa dilipatgandakan, peluang untuk menguasai pasar minyak dan karet dunia di masa mendatang sangat terbuka bagi Indonesia. Ini jelas menjadi ancaman bagi negara maju. Mereka khawatir Indonesia akan menjadi negara maju. Pemerintah mesti melihat ini sebagai peluang yang sangat baik," tambah dia.

(and)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber