Kemenhub Terapkan Pembatasan Penuh Angkutan Barang di Tol saat Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan sistem birokrasi pemerintah yang berbelit-belit sehingga mengganggu iklim usaha.

 

 

"Masalah pengurusan izin yang rumit dan memakan waktu lama sangat mengganggu investasi. Selain itu, upah buruh di Indonesia sering dicampuri dengan urusan politik," kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (3/7/2012).

 

 

Sofjan berpendapat urusan politik dan ekonomi seharusnya jangan disamakan karena sangat merugikan investor.

 

 

"Bila masalah politik dicampuradukkan ke dalam ekonomi, kegiatan ekonomi akan terganggu dengan berbagai kepentingan dari pemangku kebijakan," ujarnya.

 

 

Indonesia memerlukan investasi yang cepat di tengah gonjang-ganjing perekonomian dunia saat ini. Situasi ekonomi terkini justru menjadi momentum yang paling tepat untuk bisa menarik lebih banyak investor.

 

 

"Ekonomi dunia sekarang lagi di ambang krisis dan menghadapi ketidakpastian. Akan tetapi, justru itu momentum yang paling tepat untuk menetapkan kebijakan yang mendukung investasi di Indonesia," paparnya.

 

 

Sofjan menilai insentif seperti "tax allowance" serta "tax holiday" yang diberikan antara lima tahun dan 10 tahun akan meningkatkan investasi.

 

 

"Insentif sangat penting karena kalau tidak ada insentif, investor sulit masuk ke dalam negeri. Besarnya insentif juga bergantung besarnya investasi, dan juga di mana lokasi mereka berinvestasi," katanya menandaskan. (msb)

 

 

 

Sumber