Jasa Marga Prediksi 3,6 Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek saat Mudik

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai kasus korupsi masih akan terjadi di Dirjen Pajak (DJP) dan Dirjen Bea Cukai (DJBC). Padahal, beberapa karyawan DJP dan DJBC tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi."Kemungkinan ada saja, kalau dia pikir ada kesempatan mau main lagi. Untuk itu, integritasnya harus diperbaiki dan dibuat efek jera," jelas Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sonny Loho, kala ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2012).

 

Dia melanjutkan, penyebab masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan korupsi dikarenakan salah satunya sistem pengawasannya yang cenderung rendah. "Dulu lebih banyak lagi makanya masih terus mereka coba. Apakah reformasi birokrasinya akan kendor? Kita tidak akan kendor. Diusahakan seminimal mungkin. Tapi kan maling saja di tiap negara ada, ke Italia saja musti hati-hati di jalan, rawan," jelas dia.

 

Guna menekan angka penyelewengan tersebut, Kemenkeu telah bekerja sama dengan pihak KPK agar dapat terjaring PNS nakal tersebut. "Ini yang kerjasama dengan KPK yang terindikasi memang fraud, yang relatif berat, kalau yang lain bisa diurus sendiri," tuturnya.

 

Saat ini, Kemenkeu dengan KPK telah meningkatkan pengawasan untuk mengawasi para PNS yang terindikasi melakukan korupsi. Namun, dikarenakan hal tersebut masih dalam penyelidikan, Sonny belum bisa menyebutkan berapa PNS yang disinyalir melakukan korupsi. "Tidak bisa dibilang ada beberapa orang. Angkanya kan bergerak terus, kalau sudah clear ya selesai, ada yang tahu informasi lain ya dicari," tukas dia. (mrt)

 

 

 

Sumber