Apakah Ada Syarat PNS dan Pekerja Swasta WFA pada 29-31 Desember?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pelaku industri perbankan mendesak pemerintah memberikan insentif bagi bank-bank yang menerapkan program financial inclusion.

 

Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Purnomo mengatakan insentif penting diberikan untuk bisa mendorong perkembangan program tersebut.

 

“Insentif ini bisa berupa kelonggaran aturan di beberapa sektor yang terkait program ini, terutama di sektor-sektor industri kreatif,” ungkapnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

 

Dengan adanya insentif, program tersebut menjadi lebih menarik dan lembaga perbankan serta nasabah sama-sama mendapat kemudahan. Sigit mencontohkan di sektor tekstil, perajin kelas menengah ke bawah diberikan kemudahan dengan besaran bunga seperti bunga kredit usaha rakyat (KUR).

 

Financial inclusion merupakan program perluasan akses perbankan, dan ditujukan bagi mereka yang aksesnya terbatas terhadap lembaga perbankan.

 

Sigit mengatakan harus dibuat peraturan mengenai bank-bank mana saja yang bisa menggarap financial inclusion. “Sebab, kalau semua bank masuk ke mikro juga dampaknya tidak baik. Pertimbangannya harus komersial,” terang Sigit.

 

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad menuturkan pihaknya sedang menggodok regulasi yang mengatur financial inclusion, termasuk soal insentif. Regulasi itu tidak hanya mengatur bank, tapi juga lembaga non-bank.

 

Rancangan regulasi itu mencakup edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitasi intermediasi, saluran distribusi, dan aturan-aturan yang mendukung.

 

Insentif rencananya tidak hanya diberikan pada lembaga yang memberikan kredit, tapi juga pada nasabah. Namun, dia tidak merinci apa saja insentif yang rencananya akan diterapkan.

 

“Saat ini, BI sedang mengkodifikasi bank-bank yang melakukan multifinance. Nantinya, bank-bank dituntut untuk bisa membuat model bisnis yang mendorong financial inclusion,” kata Muliaman.

 

Bank-bank tersebut diharuskan mempresentasikan model bisnisnya kepada BI dan akan dipantau selama beberapa waktu.

 

Dia menambahkan semakin banyak bank yang memberikan program kredit untuk rakyat, sehingga muncul permasalahan dalam mengakomodir supply dari bank dengan demand dari masyarakat.

 

Berdasarkan survei BI tahun 2010, sekitar 62% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan dan 40% tidak memiliki akses terhadap perbankan. Lembaga perbankan menguasai 80% industri pembiayaan di Indonesia.

 

Direktur Eksekutif BPR dan UMKM Bank Indonesia Zainal Abidin menyebutkan akses dan infrastruktur sebagai kendala utama pertumbuhan perbankan, terutama di daerah-daerah. (16)

 

 

 

Sumber