UMP Sumsel 2026 Resmi Naik 7,10 Persen, Jadi Rp3,94 Juta per Bulan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pengusaha kelapa sawit mendesak pemerintah melakukan upaya membuka hambatan (debottlenecking) dalam rangka transformasi industri kelapa sawit Tanah Air.

 

M. Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), menuturkan permasalahan yang paling mendesak, antara lain penyelesaian masalah tata ruang.

 

Masalah tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang belum tuntas sejak 3 tahun ini membuat para investor dan para pemegang konsesi memilih wait and see.

 

Menurutnya, pokok permasalahannya adalah tidak sinkronnya antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

 

"Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status legalitas lahan untuk pengembangan perkebunan. Sementara itu, terobosan hukum yang diharapkan agar persoalan ini dapat diselesaikan tidak dilakukan," katanya, Senin (2/7/2012).

 

Dia mencontohkan masalah yang paling menonjol adalah kasus tata ruang Kalimantan Tengah yang menyebabkan kurang lebih 1 juta hektare lahan dituduh tumpang tindih dengan kawasan hutan. Penyelesaian masalah ini berlarut-larut hingga saat ini.

 

"Kami mohon Panitia Kerja Sawit dan Karet Komisi VI dapat mendorong penyelesaian masalah ini," tegasnya. (ra)

 

BACA JUGA:

 

• HARGA EMAS: Antam Naikkan Harga Jual Rp7.000 & Buyback Rp9.000
  
• REKOMENDASI SEKURITAS: 14 saham layak dicermati
  
• BISNIS INDONESIA HARI INI: IHSG Keok di Bursa Asia
  
• PULP & KERTAS: Produsen Ancam Relokasi ke China & Brazil
  
• EURO 2012:Hasil Akhir, Spanyol Juara dengan Rekor Gol dan Sejarah Baru
  
• EURO 2012: SPANYOL VS ITALIA, antiklimaks Italia, Spanyol juara Piala Eropa 2012
  

 

 

 

 

Sumber