Aturan Berlaku Saldo Minimum Bank Mandiri-BRI-BNI, Ada yang Rp 1 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Minggu (1/07) akhirnya mendeklarasikan diri sebagai calon presiden partai itu untuk bertanding pada pemilu 2014 mendatang.

 

Bukan soal deklarasinya yang menjadi catatan harian ini, lantaran masih banyak proses yang harus dilewati untuk benar-benar bisa menjadi calon presiden, selain tentu saja pertanyaan besar tentang ada tidaknya dukungan solid secara internal di Partai Golkar sendiri.

 

Namun harian ini menggarisbawahi apa yang menjadi visi Aburizal Bakrie, saat menyampaikan pidato penerimaan atau acceptance speech  Jumat (29/06) malam yang disiarkan langsung oleh televisi miliknya.

 

Kita melihat ada suasana dan kerinduan yang hendak dikembangkan Ical, panggilan akrab Aburizal, tentang apa yang disebut trilogi pembangunan Pak Harto di era Orde Baru, yang kala itu dikenal dalam tiga jargon: stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.

 

Presiden Soeharto berhasil meletakkan landasan fundamental atas pembangunan ekonomi yang kuat dalam sejarah Orde Baru, sekitar tiga dekade bahkan lebih, sehingga perekonomian Indonesia mampu tumbuh rata-rata di atas 7% per tahun.

 

Tentu, bukan tanpa alasan yang kuat ketika konsep trilogi pembangunan itu kembali diusung, dan kini dikumandangkan oleh Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar. Partai politik itu, mau tidak mau, suka tidak suka, memang identik dengan Orde Baru.

 

Dan tentu supaya lebih lengkap, Ical menambahkan satu faktor lagi ke dalam konsep trilogi pembangunan itu, yakni memperkuat nasionalisme. Maka, di atas kertas, konsep Ical boleh dibilang sebagai " trilogi pembangunan plus".

 

Apakah konsep itu akan bekerja? Tentu jawabannya akan tergantung siapa yang mengeksekusinya di lapangan serta peta politik setelah tahun 2014 mendatang. Di era Pak Harto, trilogi pembangunan bisa berjalan di atas platform garis besar haluan negara yang kuat di bawah kepemimpinan yang tegas dan visioner.

 

Visi tersebut, yang terpenting, berhasil dilaksanakan oleh Pak Harto, karena didukung oleh landasan sistem politik yang cenderung otoriter, dengan karakter sistem kabinet presidensial yang kuat.

 

Kondisi politik saat itu bertolak belakang dengan situasi saat ini, di mana demokrasi berjalan kadang terlampau bebas, cenderung berlebihan, dan kerap menampakkan ciri-ciri dan karakter kabinet parlementer ketimbang presidensial.

 

Maka, pertanyaannya, apakah trilogi pembangunan plus itu bisa diadopsi saat ini dengan situasi demokratisasi yang jauh lebih bebas, terbuka dan cenderung liberal?

 

Tentu kita percaya dan optimistis; Bisa. Salah satu jalan untuk mendudukkannya adalah sinergi yang kuat antara legislatif dengan eksekutif, di mana legislatif menjadi mitra yang sepadan dengan eksekutif, bukan mendominasi eksekutif seperti saat ini.

 

Maka, langkah yang harus dilakukan adalah, presiden yang berkuasa, siapapun dia nanti, harus kuat. Ia harus mampu mendapatkan dukungan legislatif yang besar. Artinya, ia harus memenangi mayoritas kursi di parlemen jika tidak ingin menjadi presiden lameduck.

 

Itulah langkah pertama yang harus dimenangkan untuk menjalankan konsep trilogi pembangunan, oleh siapapun presiden nanti, dan dari manapun partainya berasal.

 

Harian ini percaya, konsep Trilogi Pembangunan Plus versi Ical itu akan dengan mudah diadopsi oleh calon presiden yang lain. Namun, syaratnya, menangkan dulu pemilu legislatif, supaya tidak "direcokin" di parlemen. Supaya tidak terjadi dominasi legislatif atas eksekutif seperti kita lihat setiap hari dewasa ini.

 

 

 

BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:

 

 

• MARKET CLOSING: IHSG Berakhir Di 3.991, Selangkah Ke Level Psikologis 4.000
  
• KAPITALISASI BURSA: Investor Asing Bukukan Laba Bersih Rp1,82 Triliun
  
• TUKAR GULING GEMS: Baru 4 Bulan, Nilainya Naik Rp5 Triliun
  
• JEDA SIANG: Indeks Atraktif, Melaju 7 Poin Ke 4.000
  
• MARKET OPENING: IHSG Dibuka Naik, Infrastruktur Masih Susah Berkutik
  
• BURSA INDONESIA: Saham Gudang Garam Top Gainer, SCMA Top Loser
  

 

 

Sumber