Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

DENPASAR - Masih banyaknya kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah Tata Ruang akhirnya membuat investor asing dan domestik enggan untuk berinvestasi. Karenanya, pemerintah berharap semua daerah secepatnya menyiapkan aturan Perda Tata Ruang sehingga membuka peluang masuknya investsi guna mendorong aktivitas perekonomian daerahnya."Tahun ini kita mendorong daerah segera memiliki Perda RTRW, sebab dengan ini semuanya bisa bergerak bahkan investasi bisa dilakukan setelah ada perda ini," ujar Direktur Bina Program dan Kemitraan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Rido Matari Ichwan, di Denpasar, Senin (2/7/2012).

 

Banyak investor yang mengeluhkan belum selesainya Perda Tata Ruang di daerah-daerah, sebab mereka ingin mendapatkan kepastian lokasi yang akan dipakai untuk berinvestasi. Kepastian lokasi berinvestasi ini sangat bergantung tata ruang, sehingga investor tidak berani membangun di suatu daerah yang belum ditetapkan sebagai kawasan untuk pariwisata misalnya. Belum lagi di Bali memiliki kawasan suci, yang diatur dalam peraturan tentunya harus dipatuhi oleh semua orang termasuk investor.

 

"Dalam aplikasinya harus disesuaikan aturan Pemda namun hal itu sudah menunjukkan bahwa ada aturan dan aturan itu menuju kawasan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan," katanya di sela pelatihan pembentukan pelopor penataan ruang yang diikuti pelajar dari 33 Provinsi di Indonesia.

 

Meski tidak ada sanksi secara eksplisit dalam Undang Undang Tata Ruang, namun secara sosial dan ekonomi mungkin bisa dirasakan bahwa investor mulai tidak mau menanamkan investasinya  kalau perdanya belum jadi.

 

Karena itu, sejak UU Tata Ruang telah ditetapkan tahun 2007 mestinya sampai 2010 daerah sudah bisa mengimplementasikan menjadi perda. Untuk itu, tahun 2011 pihaknya akan memberi pendampingan kepada 491 daerah yang belum menyelesaikan perda tata ruang.

 

Disebutkan saat ini perda tata ruang yang mengatur kawasan strategis telah ada di 13 provinsi dan 150 kabupaten dan 38 kota di seluruh Indonesia. Diharapkan tahun ini, 330 kabupaten kota bisa menyelesaikan perda tata ruang sehingga hal itu akan mendukung arus investasi di daerah masing-masing. (ade)

 

 

 

Sumber