Roti O Minta Maaf soal Viral Pegawai Tolak Pembayaran Tunai Lansia

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pelaku industri pulp dan kertas berencana merelokasi investasi hutan tanaman industri (HTI) ke China dan Brazil. Sejumlah pengusaha menilai pemerintah belum mampu menjamin proteksi keberlangsungan dunia usaha di Indonesia.

 

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengungkapkan kegagalan pemerintah dalam menyiapkan perlindungan hukum membuat pengusaha kehilangan potensi ekonomi hingga jutaan dolar setiap tahun.

 

Menurut Huda, konflik tenurial dan kampanye hitam telah menghambat  pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) untuk berinvestasi membangun HTI sebagai bahan baku industri pulp dan kertas. 

 

Sejak 5 tahun terakhir, hanya 3,7 juta ha HTI yang dibangun dari 10 juta ha yang dicadangkan. Hingga tahun lalu, produksi pulp nasional baru mencapai 6,9 juta ton per tahun dan produksi kertas sebesar 11,5 juta ton.

 

“Kondisi ini dibiarkan selalu berulang. Pemegang izin IUPHHK-HTI harus menghadapi kenyataan areal konsesi yang tidak clear and clean, dan pengusaha selalu dipojokkan,” ujarnya hari ini, Minggu (1/7/2012).

 

Padahal, seru Huda, perusahaan pulp dan kertas telah melewati  sejumlah persyaratan panjang dan memakan waktu lama guna menempuh proses perizinan HTI. Bahkan, pengusaha telah mengantongi rekomendasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

 

Huda mencatat investasi HTI di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan China dan Brasil. Dalam 5 tahun terakhir, China  mampu menambah areal HTI hingga 7 juta hektar. Brazil lebih hebat lagi dengan kapasitas produksi hingga 174 juta ton kertas di areal HTI seluas 63 juta hektar.

 

Misbahul pesimistis produksi pulp dapat mencapai 20,4 juta ton dan kertas sebesar 19,8 juta ton pada 2020. Sepanjang tahun lalu saja, konsumsi kertas dalam negeri baru mencapai 7,8 juta ton, jauh dari kebutuhan dunia saat ini sebesar 394 juta ton.

 

“Kalau tidak ada perlindungan hukum untuk investasi dan keberlangsungan usaha, produksi kita sulit mengikuti pertumbuhan kebutuhan kertas di level global,” jelasnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum APHI bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Nana Suparna mengingatkan pemerintah untuk bertindak tegas menghadapi berbagai demonstrasi mengatasnamakan sekelompok rakyat. 

 

Menurut Nana, ketidaktegasan dalam penyelesaian konflik lahan akan berujung pada kasus konflik lahan yang semakin marak. Bahkan, penuntasan tata batas sekalipun tidak akan mampu meredam laju konflik tenurial dalam beberapa tahun ke depan.

 

“HTI ini satu-satunya sumber bahan baku bagi industri kertas. Pemerintah harus tegas kalau memang kertas diunggulkan dari sektor kehutanan,” katanya. (sut)

 

 

 

Sumber