Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Sebanyak 600 petani dari 20 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan akan 'mengepung' Jakarta untuk sedikitnya empat hari ke depan dengan melakukan unjuk rasa akibat sengketa lahan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Usaha Cinta Manis.

 

Mereka  juga akan melaporkan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor perkebunan tebu. 

 

Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan para petani menuntut pengembalian lahan mereka yang diserobot PTPN VII unit Cinta Manis dan meminta  kejelasan  atas konflik lahan yang sudah terjadi sejak 30 tahun silam.

 

Para petani itu diangkut dengan 14 bis besar dan sepuluh mobil pribadi dengan biaya sendiri menuju ibukota. 

 

"Sekarang mereka sudah di Jakarta. Ini merupakan  kelanjutan rangkaian aksi – aksi yang sudah dilakukan sebelumnya mulai tingkat lokal, daerah dan tingkat propinsi," kata Iwan di Jakarta hari ini, Minggu (1/06/2012). "Aksi penguasaan lapangan juga sudah dilakukan di tingkat desa."

 

Rencananya, aksi demonstrasi, termasuk  menemui perwakilan setiap lembaga negara, akan dilakukan pada 2 Juli-5 Juli . Aksi mereka dimulai dari Senin yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Mabes Polri (kawasan Kebayoran Baru); Selasa mendatangi Kementerian Keuangan (kawasan Lapangan Banteng Timur) dan Kementerian Negara BUMN (kawasan Medan Merdeka Selatan); Rabu mendatangi Istana Negara (kawasan Medan Merdeka Utara); Kamis mendatangi KPK (kawasan Rasuna Said) dan DPR RI (kawasan Senayan).

 

Rencananya, mereka akan menginap di Kementerian Negara BUMN setelah melakukan aksi unjuk rasa tersebut. 

 

"Kami juga akan melaporkan kasus dugaan korupsi di sektor perkebunan ke KPK, karena  pajak yang dilaporkan lebih kecil dari pendapatan sebenarnya," kata Iwan. "Ini dikarenakan lahan yang dikuasai dan dikerjakan lebih besar dibandingkan dengan lahan yang tercatat di Hak Guna Usaha."

 

Anwar Sadath, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Selatan, mengatakan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN VII unit Cinta Manis hanya mencapai 6.500 hektar, sedangkan izin prinsip yakni terkait dengan inventarisasi lahan mencapai 20.000 hektar. Walhi menilai sekitar 13.500 lahan yang dikerjakan oleh PTPN VII tak memiliki alas hak karena belum mendapatkan sertifkat dari BPN.

 

"Ini belum lagi dengan pengerjaan lahannya di lapangan yang bisa mencapai sekitar 30.000 hektar.  PTPN juga melakukan perampasan lahan milik warga dan melakukan kriminalisasi sebagai salah satu upaya represif," kata Anwar. "Tuntutan petani adalah pemerintah pusat mengevaluasi kembali HGU PTPN 6.500 hektar dan sisa lahan dikembalikan kepada petani."

 

Anwar mengatakan pengaduan mereka ke Kementerian Negara BUMN terkait dengan dugaan kerugian negara akibat pembayaran pajak hanya berbasiskan berapa HGU yang dimiliki oleh PTPN VII. Mereka juga meminta agar kementerian itu bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dapat melakukan audit terhadap pendapatan perusahaan negara itu.

 

Aksi yang akan dilakukan oleh Gabungan Petani Penesak Bersatu (GPPB) juga mendesak kepolisian tak terlibat dalam konflik pertanahan karena seringnya terjadi kriminalisasi terhadap warga. Padahal, kata Anwar, mereka melakukan hal itu untuk memperjuangkan tanahnya sendiri. (sut)

 

 

 

Sumber