Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

LAMPUNG - Program reformasi birokrasi di seluruh Kementerian Lembaga terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk membenahi kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS).Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ramli Naibaho, mengungkapkan reformasi birokrasi terus dipercepat. Pasalnya, saat ini di tiap kementerian merasakan kekurangan tenaga karyawan.

 

"Di sisi lain kemeterian mengatakan kekurangan. Sementara untuk masyarakat bilang berlebuh PNS sudah berlebihan," ungkap dia dalam acara Kebangkitan Penyuluhan Melalui Tekad dan Kerja Keras Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Empat Sukses Pembangunan Pertanian di Metro, Lampung, Sabtu (30/6/2012).

 

Menurut dia, saat ini KemenPAN-RB tengah mempelajari porsi yang sesuai dengan keperluan masing-masing daerah. Dia mencontohkan, penyuluh pertanian yang diangkat menjadi PNS. Menurutnya keperluan penyuluh pertanian di setiap desa berbeda. “Di salah satu desa hanya memerlukan satu penyuluh, sementara di desa lain bisa sampai dua atau tiga orang,” jelasnya.

 

Guna mengatasi hal ini, para penyuluh terbsebut diharuskan memiliki beberapa keahlian."Ke depan PNS akan diusahakan multiskill, bukan penyuluh sendiri. Karenanya ada moratorium PNS sampai dengan Desember 2012,” kata dia.

 

Hal ini dimaksudkan untuk menekan melonjaknya penerimaan PNS di daerah. Dengan adanya multiskill bagi PNS, maka akan ada kegiatan yang tidak harus menggunakan PNS. “Jadi dapat mengatasi persoalan daerah yang belanja pegawainya di atas 30 persen. Karena kalau terlalu tinggi dan habis untuk belanja pegawai, maka dana yang harusnya dialokasikan ke tempat lain bisa tidak sampai,” tukas dia. (mrt)

 

 

 

Sumber