Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

SEMARANG - Terhentinya pasokan BBM jenis solar untuk kebutuhan PLTD Karimunjawa membuat kawasan ini menjadi gelap gulita untuk beberapa hari ini. Kondisi ini mendapar sorotan serius dari kalangan DPRD Provinsi Jateng.DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan sesuatu supaya masyarakat di pulau tersebut tak terus-terusan dilanda kegelapan. Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz membenarkan jika BBM bersubsidi tak bisa digunakan untuk pembangkit listrik yang sifatnya swadaya, hal ini berkitan dengan adanya Kepres No 15 tahun 2012 tentang BBM bersubsidi.

 

Namun meski demikian menurut dia, kondisi tersebut tak bisa dibiarkan begitu saja, atau pun memaksa PLTD Karimunjawa beroperasi dengan BBM non subsidi."Kalau beroperasi dengan BBM non subsidi yakni solar untuk industri, otomatis masyarakat yang dialiri listrik tersebut juga harus dipaksa membayar listrik dengan harga mahal," kata Agdul Aziz yang merupakan politisi dari PPP, Sabtu (30/6/2012).

 

Abdul Aziz mengatakan bahwa solusi yang paling tepat adalah pemerintah Kabupaten Jepara yang harus mengeluarkan kebijakan untuk mensubsidi BBM yang digunakan untuk mengoperasikan PLTD.

 

"Kebijakan dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten Jepara adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus melalui Perubahan APBD 2012. Sayangnya  proses penetapan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD prosesnya agak lama, padahal kebutuhan listrik masyarakat Karimunjawa sangat mendesak," ujar Abdul Aziz lagi.

 

Politisi PPP ini menyarankan , sembari menunggu perubahan APBD digedog, pemerintah harus kreatif mengalokasikan melalui anggaran tertentu."Ya, mungkin pemerintah bisa  menggunakan dana alokasi khusus ataupun dana apapun yang bisa digunakan, karena kebutuhan listrik itu sangat mendesak," terangnya.

 

Masyarakat Karimunjawa tak bisa dibiarkan begitu saja menunggu listrik dari pemerintah yang tak tentu kapan. Sehingga pemerintah daerah harus lebih kreatif.

 

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso menyampaikan bahwa saat ini rasio elektrifikasi di Jawa Tengah baru mencapai 73,63 persen. Sehingga masih banyak rumah-rumah penduduk dan masyarakat di pinggiran yang belum menikmati listrik.Politisi PKS tersebut menyatakan, data dari Pemprov Jateng sejak tahun 2008 seluruh desa di Jawa Tengah sudah 100 persen teraliri listrik, namun di tingkat dukuh masih ribuan yang belum teraliri.

 

Data terakhir, masih ada sekitar 4.406 dusun/dukuh yang belum teralistrik. Dengan jumlah dusun yang belum berlistrik itu, tercatat sekitar 2.033.925 kepala keluarga yang belum menikmati listrik.Seharusnya menurut dia, dengan potensi yang ada di Jawa Tengah pemerintah daerah bisa mengembangkan, untuk mengejar rasio elektrifikasi.

 

"Terlebih lagi saat ini telah terbentuk Perda tentang kelistrikan yang memperbolehkan derah mengelola listrik sendiri yang berasal dari potensi yang ada di darahnya. potensi panas bumi, mikro hidro (tenaga air ), tenaga matahari, dan lainnya," tandasnya.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebagian wilayah di Karimunjawa sejak beberapa hari kemarin gelap gulit akibat PLTD karimunjawa tak beroperasi. Ini disebabkan pasokan BBM untuk operasional PLTD terhambat karena Stasiun pengisian BBM Nelayan (SPBN) di Ujung Batu Jepara dan SPBU di Jepara tak berani melakukan droping BBM bersubsidi. (wdi)

 

 

 

Sumber