Kemenhub Terapkan Pembatasan Penuh Angkutan Barang di Tol saat Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Rancangan ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dinilai menghancurkan perekonomian masyarakat kecil dan menurunkan derajad kehidupan warga lokal dengan membagi kepulauan di Indonesia sebagai kebutuhan bisnis pemodal besar.

 

Harris Balubun, pengkampanye dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mengatakan Indonesia telah dibagi oleh Bappenas berdasarkan komodifikasi ekonomi terutama terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jatam pun mengkritik soal green economy dan blue economy yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat KTT Rio+20 di Brazil beberapa waktu lalu.

 

"Indonesia sebagai negara kepulauan  oleh Bappenas sudah dikavling berdasarkan komodifikasi ekonomi. Proses inilah menjadi alat penjajahan bagi masyarakat adat melalui REDD bagi kehutanan dan Coral Triangle Initiative untuk kelautan," ujar  Haris dalam siaran pers yang dikutip pada Sabtu, (30/06/2012).

 

Green economy adalah sistem ekonomi dengan emisi karbon rendah, efisien yang dikendalikan oleh pemerintah dan investasi swasta. Sedangkan prinsip blue economy adalah mengembangkan sistem green economy sebelumnya yakni menciptakan lapangan kerja, membangun modal sosial serta meningkatkan pendapatan dengan menyelamatkan lingkungan.

 

Pemantauan Jatam mengungkapkan saat ini sekitar 200 warga sekitar Teluk Tomori-Teluk Tolo, Morowali, Sulawesi Tengah mengalami penghancuran generasi dengan rusaknya pesisir pantai dan laut biru menjadi merah akibat  penambangan nikel. Harris juga memaparkan belum lagi dengan terjadinya penahanan tiga warga Sumba, Nusa Tenggara Barat, karena melakukan aksi penolakan penambangan mangan.

 

"Bappenas  dengan perencanaan green economy telah melahirkan kesempatan bagi kepala daerah juga ikut serta dalam pemusnahan massal warga dengan label pembangunan keberlanjutan," kata Harris. "Agenda green economy dan  blue economy  justru melahirkan keuntungan bagi pemodal."

 

Jatam menilai konsesus pembangunan berkelanjutan  yang terdiri dari tiga pilar yaitu faktor lingkungan, sosial dan ekonomi, namun pada kenyataannya lebih menekankan pada pembangunan  berbasis ekonomi kapital.  Indonesia, kata Harris, dianggap ladang bisnis bagi negara maju dengan dibungkus secara menarik melalui konsep jual beli karbon dan investasi pertambangan. (faa)

 

 

 

Sumber