Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Daylife)

 

 

 

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, kebijakan gas industri yang tidak diterapkan secara tegas bisa menimbulkan polemik.Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, kebijakan gas industri harus ditetapkan dengan asas keberpihakan sehingga adil bagi semua pihak, yakni KKKS di sektor hulu, PGN sebagai transporter, dan industri sebagai pengguna gas.

 

"Posisi PGN harus ditegaskan dan kebijakannya ditegaskan, apakah monopoli atau open access? Kalau monopoli, penentuan harga harus dengan berkonsultasi kepada pemerintah. Kalau open access, membuka persaingan dan memberi pilihan. Artinya, ketiga pihak dirangkul dalam kebijakan yang tegas," kata Panggah di Jakarta, Jumat (29/6/2012).

 

Menurutnya, dua kementerian terkait yakni Kemenperin dan Kementerian ESDM akan berkoordinasi secara intensif untuk penetapan kebijakan bersama dan mekanisme penetapan jatah alokasi.

 

Dia menjelaskan, harus ada jaminan ketersediaan pasokan yang berkelanjutan. Sehingga peluang investasi dan pertumbuhan industri bisa terus meningkat. Saat ini, lanjut dia, ada sekira 400 industri pengguna gas bumi yakni sebagai energi atau bahan baku.

 

"Penetapan harga kemarin itu kecelakaan. Kenaikan harga di hulu langsung ditransfer PGN dengan menaikkan 55 persen harga gas industri. Dengan kebijakan yang kemarin diumumkan pemerintah, menetapkan kenaikan sebesar 50 persen secara bertahap, itu suatu kemajuan," jelasnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Wijaya mengatakan, pihaknya hanya meminta jaminan ketersediaan pasokan gas. Jadi, menurutnya, percuma apabila harga diturunkan. "Pasokan gas menjadi prioritas utama tuntutan pengusaha karena selama ini selalu menerima gas di luar kontrak yang telah ditentukan," tandasnya. (Sandra Karina/Koran SI/wdi)

 

 

 

Sumber