Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyediakan dua pilihan kepada para pengusaha terkait infrastruktur listrik untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian atau smelter.

 

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan pertama, jika smelter ingin dibangun saat ini juga maka sistem kelistrikan di Pulau Jawa, terutama provinsi Jawa Timur-lah yang pasokan listriknya sudah sangat siap.

 

Kedua, jika smelter ingin dibangun di lokasi yang berdekatan dengan lokasi tambangnya (di luar Pulau Jawa), PLN bisa menyediakan listriknya tapi dengan konsekuensi harga yang lebih mahal karena harus menggunakan bahan bakar minyak, yakni di atas US$9 sen per kWh.

 

“Terus terang demand listrik untuk smelter ini mendadak. Sementara, time frame is important. Kalau pengen instan besok jadi ya di Jawa, listrik sudah siap, tidak perlu tambah pembangkit lagi. Beda dengan kawasan yang listriknya terbatas, seperti di Flores atau Halmahera,” ujarnya dalam pertemuan dengan Kadin, hari ini.

 

Nur mengatakan listrik di Jawa, terutama Jawa Timur sudah sangat siap. Menurutnya, saat ini PLN banyak menerima permohonan pasokan listrik dari pengusaha smelter yang kebanyakannya smelter jenis feronikel. Indonesia memang memiliki banyak sumber daya nikel mulai dari Sulawesi Tenggara, Halmahera, hingga Papua.

 

Nur menghitung satu smelter kira-kira membutuhkan listrik antara 70—140 MW. Jika ada 10 smelter sekali pun, maka PLN sanggup menyediakan hingga 1.400 MW di Jawa dengan tarif Rp810 per kWh untuk reliability tinggi.

 

“Pasokan listrik 140 MW di Jatim bukan sesuatu yang istimewa. PLN ngga perlu membangun pembangkit khusus untuk anda [pengusaha]. Saya melihat Jatim dari segi kecukupan listrik itu surplus. Ada pembangkit Paiton 3, Tanjung Awar-awar, Pacitan, jadi Jatim surplus sampai beberapa tahun mendatang,” ujarnya.

 

Sementara di keseluruhan Pulau Jawa, akan ada tambahan dari PLTU Cirebon, Pelabuhan Ratu, Adipala, hingga PLTU Jawa Tengah yang berkapasitas tinggi yakni 2x1.000 MW. Selain itu, listrik dari Pulau Sumatra juga sebagian akan dialirkan ke Jawa lewat kabel laut.

 

“Sedangkan jika smelter ingin dibangun di Flores atau Halmahera, bisa saja tapi ngga bisa pakai PLTU, harus kombinasi sama diesel. Solusinya kita berikan pembangkit khusus,” ujarnya.

 

Nur mengatakan bukannya PLN tidak mau menyediakan listrik di kawasan Indonesia Timur yang banyak memiliki sumber daya tambang. Namun, infrastruktur listrik tidak bisa disiapkan dalam waktu yang sangat singkat sebelum 2014 saat aturan hilirasi minerba sudah diwajibkan.

 

“Kalau bawa 140 MW ke Flores itu besar, kalau mau sekarang ya pakai BBM dan harga listriknya beda. PLN selama ini di Flores hanya melayani pelanggan rumah tangga. Sedangkan kalau mau bangun pembangkit batu bara butuh 4 tahun, tidak bisa cepat,” ujarnya.

 

Sementara itu Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik mengatakan proyek smelter ada yang sudah masuk dalam koridor-koridor yang tertuang dalam program MP3EI. Dia berharap PLN tidak hanya memusatkan perhatian di Pulau Jawa saja demi menciptakan pemerataan pembangunan.

 

“Smelter juga untuk mendukung UU Minerba, untuk menjamin pertumbuhan, jadi ngga di Jawa saja. Sifatnya untuk pemerataan pembangunan. Memang kalau bisa smelter itu dibawa ke tempat tambangnya,” ujarnya.

 

Seperti diketahui, pemerintah kini menerima total 157 rencana smelter di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM per 21 Mei 2012, 157 rencana smelter itu terdiri dari 7 yang eksisting saat ini, 24 sebelum terbitnya Permen ESDM 7/2012, dan 126 setelah terbitnya Permen ESDM 7/2012. Namun menurut Kadin, dari sekian banyak proposal smelter, paling yang jadi hanya 40 smelter dan butuh listrik 1.500 MW. (Bsi)

 

 

 

Sumber