Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah memberikan akses kepada Indonesia Corruption Watch untuk mengawasi seluruh proses penerimaan pegawai negeri sipil pemerintah pusat dan maupun daerah.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan akan melibatkan semua pihak untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi rekrutmen PNS.

 

“Kami akan libatkan semua. Kampus, pemerintah daerah, kepolisian termasuk publik melalui ICW,” katanya hari ini Rabu (27/6/2012).

 

Pemberian akses tersebut merupakan bagian dari nota kesepahaman antara Kementerian PAN-RB dan ICW yang ditandatangani oleh Azwar dan Koordinator ICW Danang Widoyoko hari ini.

 

Dalam perjanjian tersebut, Kementerian PAN-RB berkomitmen membuka akses seluruh proses seleksi PNS dan memberikan informasi yang dibutuhkan ICW untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

 

Di pihak lain, ICW wajib memberikan masukan mengenai akuntabilitas seleksi penerimaan PNS, memantau proses ujian dan penerimaan serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.

 

Danang mengatakan akses informasi dari Kementerian PAN-RB akan memperkuat keabsahan informasi dan data ICW.

 

“Informasi yang lebih valid membuat rekomendasi ICW pada pemerintah lebih realistis sesuai kondisi yang ada,” katanya.

 

Dia menambahkan ICW tidak akan menggunakan anggaran pemerintah dalam seluruh proses pengawasan dan penindaklanjutan aduan masyarakat untuk menjaga independensi.

 

“Kami akan bekerja sama dengan instansi penegak hukum dan instansi pengawas pada kementerian/lembaga,” katanya,

 

Namun, Danang menegaskan wewenang penegakkan hukum dan aturan dalam proses penerimaan PNS ada pada inspektorat jenderal di instansi pemerintah, Kepolisian dan KPK. (sut)

 

 

 

Sumber