Aturan Terbaru Bawa Power Bank di Kereta Api dan Pesawat

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pemerintah dapat mengalihkan sumber dan pusat  kekuatan ekonomi di Tanah Air dari kepemilikan modal besar menuju kampung-kampung sebagai prasyarat kebijakan ekonomi hijau. Hal itu juga merupakan upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

 

Sekretaris Jendral AMAN Abdon Nababan mengatakan  dunia dan masyarakat adat menjadi saksi telah terjadinya kesenjangan antara manusia dengan alam yakni semakin terancamnya ekosistem dan keanekaragaman hayati hingga kini. Untuk konteks Indonesia, sambungnya, perampasan tanah, penghancuran hutan, pelanggaran HAM yang berkaitan dengan konflik atas tanah dan wilayah, masih mewarnai keseharian masyarakat adat.

 

"Dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, salah satu prasyarat dari green economy adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat," ujar Abdon seperti dikutip dalam situs resmi AMAN, Sabtu (23/06/201). "Sementara, upaya-upaya pencapaian target green economy global masih bertumpu pada pengerukan sumber daya alam besar-besaran."

 

Pernyataan AMAN adalah respon terhadap pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Rio De Janeiro, Brazil dalam KTT Rio+20 kemarin. Presiden mengusulkan ide tentang 'Sustainable Growth with Equity'   yakni pertumbuhan yang akan menyebarkan manfaat kepada seluruh rakyat dengan keberlanjutan lingkungan.

 

Abdon menuturkan sejumlah prasyarat dari sistem ekonomi tersebut adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta penyelesaian konflik dan reformasi agraria. Tak hanya itu, dia mengungkapkan, tetapi mekanisme pengalihan pusat dan sumber kekuatan ekonomi Indonesia dari skema pasar menuju kampung-kampung.

 

"Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk memastikan bahwa budaya, tradisi, berbagai pengetahuan tradisional dan inovasi-inovasi masyarakat adat  menjadi strategi terdepan dari pencapaian keberlanjutan di Indonesia," kata Abdon. "Dengan modal tersebut, Indonesia seharusnya dapat memberikan contoh yang belum pernah ada, bukan menjadi pengikut dari strategi yang ditawarkan pasar global."

 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik lahan periode Januari hingga Juni 2012 mencapai 377.159 hektare dengan melibatkan sekitar 25.000 kepala keluarga di seluruh Indonesia.

 

Deputi Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin sebelumnya mengatakan konflik lahan hingga pertengahan tahun saja mencapai 377.159 hektare dengan 101 kasus. Dibandingkan akhir 2011, KPA mencatat jumlah konflik lahan mencapai 472.084 hektare dengan 163 kasus. (faa)

 

 

 

Sumber