Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Indonesian Property Watch (IPW) menilai pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dengan intervensi berbagai kebijakan mendukung.

 

Ali Tranghanda, Ketua IPW, menyatakan saat ini tanggung jawab untuk membangun rumah bagi MBR seakan diserahkan hanya kepada swasta.

 

Padahal pemenuhan public housing tidak bisa diserahkan kepada pihak yang tujuan akhirnya mencari keuntungan.

 

“Di negara manapun public housing harus didukung oleh kebijakan, pemerintah harus intervensi. Saat ini kan seakan pemerintah melempar tanggung jawab ke swasta,” ujarnya, Selasa (19/6/2012).

 

Salah satu contohnya adalah kebijakan kenaikan harga rumah tapak dan rumah susun. Ali menilai seharusnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga rumah untuk MBR tersebut.

 

“Sebelum dinaikkan saja kita setuju itu tidak menjangkau kalangan yang benar-benar miskin. Apalagi dinaikkan,” tegasnya.

 

Ali menambahkan seharusnya pemerintah tidak perlu mensubsidi harga rumah yang berada di atas kisaran Rp144 juta.

 

"Biarkan saja pengembang yang bermain tanpa adanya campur tangan dari pemerintah karena pasarnya memang sudah ada."

 

Sebagai informasi dalam Permenpera No.7 dan 8 Tahun 2012 diatur mengenai kenaikan harga Rumah tapak dan Rusunami.

 

Harga rumah tapak naik dari dari Rp70 juta menjadi maksimal Rp145 juta tergantung wilayah. Adapun harga rusunami naik dari Rp144 juta menjadi Rp216 juta. (ra)

 

 

ARTIKEL MENARIK LAINNYA >>>

 

•  
  
• mINYAK ZAITUN kurangi risiko sakit jantung
  
• REKOMENDASI SAHAM: Ini 7 saham layak dicermati
  
• MARKET CLOSING: Jakarta Composite Stocks Strengthened 1.10%
  
• Trikomsel Sets IDR1.07 Trillion To Buy Global Teleshop 
  
• EURO 2012: Hasil Dan Prediksi Pertandingan Babak Penyisihan
  
• HARGA EMAS—Buyback & Harga Jual Antam Stagnan
  

 

Sumber