Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

KONFLIK AGRARIA: Hendarman Supandji dikhawatirkan tak bawa perubahan

Recommended Posts

JAKARTA: Kepemimpinan Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai akan memicu konflik agraria semakin meluas karena tidak adanya latar belakang mantan Jaksa Agung itu di sektor pertanahan. Dia juga dinilai miskin dalam perubahan.

 

Deputi Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan BPN adalah lembaga yang memerlukan tenaga  dinamis dan mempunyai kemampuan di bidang hukum pertanahan. KPA menilai pemilihan Hendarman sebagai Kepala BPN, menggantikan Joyo Winoto,  mencerminkan rendahnya kompetensi dalam pemilihan pejabat publik.

 

"Secara usia, Hendarman Supanji adalah sosok senior yg tidak pernah mempunyai jejak rekam dalam pemahaman persoalan pertanahan, dan tidak akan mampu menilisik dan selesaikan persoalan pertanahan rakyat hingga ke pelosok-pelosok," kata Iwan ketika dikonfirmasi Bisnis, Jumat (15/6/ 2012). 

 

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi yang lowong dalam kabinetnya. Jabatan itu di antaranya adalah Kepala BPN, Wakil Menteri ESDM dan Menteri Kesehatan. Iwan memaparkan pemilihan Hendarman  dikhawatirkan akan terus menyulut perluasan petani yang terlibat dalam konflik agraria. 

 

Hal itu, sambungnya, dikarenakan Hendarman dinilai akan lebih menekankan yang semata-mata berbasis pada legal formal.  Iwan menilai sepanjang memimpin Kejaksanaan Agung, Hendarman juga adalah sosok  yang miskin dalam perubahan terkait dengan pelayanan dan reformasi birokrasi.

 

"Pengganti Joyo Winoto seharusnya adalah orang yang bisa langsung tancap gas dengan BPN untuk menyelesaikan  masalah-masalah  tanah yang menumpuk," demikian Iwan.

 

KPA mencatat sedikitnya konflik lahan terjadi di area seluas 472.084,44 hektare dengan melibatkan 69.975 kepala keluarga sepanjang 2011. Sejumlah kasus berdasarkan kuantitas adalah perkebunan (97 kasus), kehutanan (36 kasus), infrastruktur (21 kasus), pertambangan (delapan kasus), dan pertambakan (satu kasus). Total kasus mencapai 163, naik dibandingkan dengan periode 2010 yang hanya 106 kasus. (arh)

 

ARTIKEL MENARIK LAINNYA:

 

 

 

 

 

p-89EKCgBk8MZdE.gif

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...