Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah meningkatkan rasio belanja infrastruktur mencapai 5% terhadap produk domestik bruto dalam kurun tiga tahun.

 

I Wayan Koster, Anggota Badan Anggaran DPR RI, menilai rasio infrastruktur yang hanya 1,28% pada 2012 relatif kecil dibandingkan dengan pertumbuhan di negara-negara Asia lain. Padahal pembangunan infrastruktur merupakan potret kemajuan suatu negara. 

 

“Porsi anggaran infrastruktur benchmark-nya harus 5% dari PDB. Negara yang maju pasti kelihatan dari infrastrukturnya. Bandara, jalan, pelabuhan harus baik,” ujar Wayan dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Kamis(14/6/2012).

 

Dia mengusulkan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dialokasikan untuk anggaran infrastruktur yang akan menghasilkan manfaat yang permanen.

 

Berdasarkan survei Bank Dunia, rata-rata rasio infrastruktur di negara Asia Pasifik mencxapai 7,2% terhadap PDB. Sementara, acuan rasio infrastruktur di negara-negara berkembang sekitar 5% terhadap PDB.

 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menanggapi kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas oleh adanya sejumlah kavling pengalokasian anggaran lain. Seperti, ungkapnya, anggaran pendidikan yang dipatok harus 20%, anggaran dana alokasi umum (DAU), pembayaran utang, dan porsi terbesar untuk subsidi energi.

 

“Subsidi energi saja bisa sampai R.300 triliun. Coba kalau menaikkan harga BBM, Rp100 triliun mungkin bisa dialokasikan untuk infrastruktur,” ujarnya.

 

Dia menyatakan kondisi anggaran pemerintah sangat menghimpit gerak laju anggaran infrastruktur saat ini. Herry mengaku sepakat dengan usulan dewan untuk mengalihkan anggaran bantuan sosial tertentu ke belanja infrastruktur. 

 

“Ide yang bagus kalau bantuan sosial bisa dikurangi untuk infrastruktur,” katanya. (sut)

 

 

 

Sumber