Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak usulan pemerintah agar gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena berlawanan dengan UUD 1945.

 

Ketua Komite I DPD Farouk Muhammad mengatakan usulan pemerintah dalam draf UU Pemilihan Kepala Daerah itu mengandung sejumlah kelemahan mendasar, tidak saja sacara filosofis tapi juga secara praktis, sosiologis, dan yuridis.

 

Secara yuridis, konstitusi jelas tidak membedakan tingkat otonomi antara provinsi dan kabupaten/kota.

 

"Sepanjang kedudukan otonom di antara keduanya sama, tidak ada alasan membedakan mekanisme pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya di sela RDP dengan Mendagri Gamawan Fauzi dan perwakilan Menkum & HAM di DPR, Rabu (13/6/2012)

 

Menurut Farouk, argumentasi pemerintah yang menempatkan gubernur sebagai 'unit antara' pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengandung sejumlah kelemahan.

 

Dalam konsep pemilihan gubernur oleh DPRD, ujarnya, pemerintah menghilangkan hak calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

 

Dengan demikian sulit dibayangkan dalam sistem demokrasi kesempatan partisipasi politik bagi calon perseorangan yang telah dibuka, ditutup kembali.

 

"Lalu di mana letak konsistensi demokrasi dalam hal ini?" tanya Farouk. (ra)

 

ARTIKEL MENARIK LAINNYA:

 

• OBITUARI OM LIEM: Mari Pangestu anggap Liem Sioe Liong pengusaha pelopor
  
• EURO 2012: Denmark pede tendang Portugal & Ronaldo
  
• BEA KELUAR batu bara terkendala ketentuan royalti
  

• EURO 2012: Hasil Dan Prediksi Pertandingan
  

 

Sumber