OJK Denda Pelaku Goreng Saham IMPC Rp5,7 Miliar

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - DPR berharap pemerintah dan pelaku usaha di sektor pertambangan mengadakan pertemuan untuk membahas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 tahun 2012"Pemerintah dan pelaku usaha di sektor pertambangan untuk duduk bersama guna menyamakan persepsi termasuk membahas keluhan dan protes atas waktu penerapan larangan ekspor mentah yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012." kata anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar (FPG) Satya W Yudha, di Jakarta, Rabu (13/6/2012).

 

Satya mengungkapkan, agar amanat UU tentang Minerba bisa dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat luas.

 

"Keberatan dari pihak-pihak terkait perlu direspons positif," tambah Satya.

 

Kapasitas pengolahan atau smelter yang kini masih terbatas di dalam negeri, ditambahkan Satya, harus dicarikan jalan keluar agar produksi bijih mineral bisa tertampung.

 

"Smelter-smelter baru harus dibangun secepatnya. Tidak bisa menunggu lagi," jelas satya.

 

Hal ini karena tujuan peningkatan nilai tambah sudah menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, koordinasi yang dibangun harus lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah tersebut.

 

"Kita tidak ingin memanjakan para pengusaha tambang, tapi harus mendorong mereka maju dan mandiri," tandas Satya. (gna)

(rhs)

 

 

 

Sumber